Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadisdik DKI: Pakai Jam Mahal, Tak Pas Terima KJP

Kompas.com - 01/04/2014, 11:38 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, sangat sulit untuk mengawasi dana penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) jika telah sampai ke tangan keluarga penggunanya. Terutama menyangkut penggunaan, untuk keperluan apa saja dana tersebut.

Jumlah anak sekolah penerima KJP di seluruh Jakarta ada sekitar 669.000 orang. Lasro mengatakan, setiap orangtua dari anak pemegang KJP harus memiliki panggilan moral bahwa dana yang mereka terima merupakan dana untuk keberlangsungan masa depan anaknya. Jumlah KJP yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program KJP tahun lalu mencapai Rp 778 miliar, dan akan ditingkatkan menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun ini.

"Kalau diberikan uang untuk membeli sepatu, jangan dibelikan yang lain. Orangtua jangan bohongi anaknya, jangan menggadaikan anaknya," kata Lasro, di Balaikota Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Selain itu, Lasro juga mengajak anggota masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan KJP di lingkungan sekitarnya masing-masing. Caranya yakni dengan berani mengoreksi dan melaporkan jika melihat ada keluarga mampu yang sebenarnya tidak berhak menerima KJP.

"Penerima KJP kan ada kriterianya. Kalau tiba-tiba ada yang pakai jam mahal, atau pakai cincin yang banyak, kan tidak pas kalau dia menerima KJP," ucap Lasro.

Lasro berencana akan menindaklanjuti laporan mengenai sekolah-sekolah yang berani melakukan pungutan liar kepada anak-anak penerima KJP. Apabila laporan tersebut terbukti, maka ia menegaskan tidak akan segan-segan untuk mencabut penyelenggaraan dana bantuan di sekolah tersebut. Untuk para birokrat yang diduga terlibat, Lasro berencana akan menarik penugasan mereka dari program tersebut.

"Kalau ada oknum yang terlibat, artinya dia tidak sejalan dengan kita, kemungkinan beliau-beliau sudah menemukan jalan sendiri. Jadi, ya harus kita tarik dari penugasan itu," ucap pria yang baru menjabat sekitar 1,5 bulan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com