Ini Rencana Pemerintah Kota Bekasi Tanggulangi Darurat Sampah

"Ada beberapa rencana yang kami pikir dapat menjadi jalan keluar mengatasi TPA kita yang sudah tidak mampu menampung sampah lagi," ujar Sekretaris Dinas Kebersihan Hany Sys di Balai Patriot Bekasi, Jumat (16/5/2014).

Pemerintah Kota Bekasi akan mengaktifkan zona-zona baru untuk lahan pembuangan sampah, yakni dengan mengaktifkan kembali TPA Sumur Batu zona 1 dan zona 2 yang sudah lama tidak diaktifkan. Selain itu, zona 5d yang memiliki luas 1,3 hektar juga sudah disiapkan.

Untuk mengaktifkan zona 5d, Pemkot Bekasi telah menganggarkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mengaktifkannya. Zona tersebut mampu mengatasi masalah sampah di Bekasi selama dua bulan ke depan.

Selain membuka zona baru, Pemerintah Bekasi juga akan melakukan pembebasan lahan secara bertahap. Idealnya, sebuah TPA memiliki luas 20 hektar hingga 50 hektar. Sedangkan luas lahan milik Bekasi hanya 13 hektar.

Pemerintah Bekasi memiliki target melalukan perluasan lahan sebanyak satu hektar per tahun. Lahan yang dibebaskan bisa berasal dari tanah warga atau perusahaan. Agar lahan TPA milik Bekasi dapat meluas sedikit demi sedikit.

Tak hanya itu, Dinas Kebersihan Kota Bekasi juga memiliki wacana untuk membeli mesin insinerator. Mesin insinerator adalah mesin yang mampu membakar sampah dalam skala besar.

Menurut Hany, mesin tersebut dapat mengurangi kuota sampah di TPA sebanyak 6-10% per harinya. Perkiraan harga yang akan dikeluarkan untuk mesin ini terhitung besar yaitu sebanyak Rp 1,3 triliun. Namun, dia mengatakan, jumlah itu justru lebih murah daripada biaya untuk memperbanyak lahan.

Hany juga mengatakan, Dinas Kebersihan akan bekerja sama dengan Jepang untuk pengadaan mesin ini. Namun, pengadaan mesin ini masih wacana. Dinas Kebersihan akan menawarkan wacana ini kepada jajaran DPRD Kota Bekasi yang baru kelak.

"Nanti kita ajukan dulu. Tapi ke DPRD yang baru, karena ini kan baru saja selesai pengumuman anggota legislatif yang lolos yah," ujarnya.

Mengenai rencana untuk membuang sampah ke lahan DKI, Hany mengatakan, hal tersebut belum perlu. Menurutnya, itu adalah jalan keluar terakhir apabila Pemerintah Bekasi sudah tidak mampu lagi mengatasi sampahnya. "Belum perlu. Itu solusi terakhir jika kita benar-benar tidak mampu lagi," ujarnya.