Ahok Berharap Kepala Balai PKB Kedaung Angke "Bernyanyi" Setelah Dipecat

Hari Rabu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir, besarnya pungli di balai tersebut juga mengalir ke oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Karena itu, menurut Ahok, Penanggungjawab Satuan Pelayanan Balai PKB Kedaung Angke, Syafei, harus dipecat. "Biar dia bisa 'nyanyi' kan. Pasti setelah dipecat, dia ngomong 'gila, gue nyetor ke elu, kok gue doang yang dipecat, enggak melindungi gue'. Ya, jadi mesti begitu taktiknya," kata Basuki saat berbincang dengan wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (25/7/2014) malam.

Menurut Ahok, jika Syafei dipecat, Kepala Balai PKB tidak akan melarat. Soalnya, kata Ahok, Syafei sudah kaya, uangnya sudah banyak.
 
Ahok juga yakin, Kepala Balai PKB Kedaung Angke itu tidak pernah berkantor di sana. Sebab, saat Ahok melakukan sidak bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain pada Rabu lalu itu, Ahok menemukan kondisi balai yang tidak terurus. Alat-alat uji KIR tergolong kuno dan manual. Sebanyak 90 persen alat-alat uji KIR itu juga sudah rusak dan tidak laik pakai. Selain penuh debu, banyak sampah berserakan di sana.

"Kalau kamu di kantor terus, melihat WC-nya jorok, apa enggak langsung diperbaiki? Masak betah banget sama WC yang joroknya minta ampun kayak begitu. Artinya apa? Kepala balainya jarang ngantor di situ, jangan-jangan kantornya di hotel lagi," kata Basuki.
 
Perputaran uang di Balai PKB Kedaung Angke cukup tinggi. Retribusi resmi di balai itu  seharusnya hanya Rp 87 ribu. Namun pengendara yang ingin melakukan uji KIR dikenakan pungutan hingga mencapai Rp 400.000 per kendaraan. Jika dilihat dari jumlah kendaraan yang dilayani sekitar 500 kendaraan per hari, dengan pungutan Rp 100.000 hingga Rp 400.000 per kendaraan maka total pungutannya bisa mencapai hingga Rp 200 juta per hari.

Pungli itu untuk meluluskan kendaraan yang tak laik jalan. Sementara 90 persen peralatan uji KIR tidak berfungsi dengan baik.