Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pikirkan Kredit, Warga Rusun Marunda Pusing Harus Ganti Domisili

Kompas.com - 29/10/2014, 10:06 WIB
Desy Selviany

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-penyegelan beberapa unit di Rusunawa Marunda, Clincing, Jakarta Utara, warga mengaku sedang mengurus surat-surat untuk balik nama. Akan tetapi, mereka kepusingan harus mengurus kepindahan domisili di kartu keluarga (KK) dan KTP mereka.

"Masih banyak warga yang mengaku enggan mengurus penggantian domisili di KK dan KTP mereka karena mereka masih memiliki cicilan lain di luar. Jadi mereka khawatir akan sulit mengurusi cicilan mereka jika harus buat KTP baru," kata Saprudianto, Ketua RT Blok A 7 Cluster Kakap, kepada Kompas.com, Selasa (28/10/2014).

Hal senada juga dikatakan Andi, Ketua RT Blok A 6 Cluster Kerapu. Menurut dia, warga sulit pindah domisili KTP mereka karena masih punya cicilan seperti motor.

"Jadi yang dikhawatirkan warga untuk pindah domisili karena mereka masih ada cicilin motor dan sebagainya jadi sulit untuk pindah domisili KTP," tuturnya.

Menurut Andi, seharusnya pemerintah terkait memberikan semacam jaminan untuk bank-bank atau pihak yang meminjamkan uang dan cicilan motor. Hal itu, untuk memudahkan warga menyelesaikan cicilannya.

Andi mengaku pernah ada warga yang meminta KTP-nya kembali yang lama untuk memperpanjang motor. "Iya, waktu itu aja sempet ada dua warga malah yang datang buat minta KTP-nya yang saya urus buat balik lagi ke dia untuk ngurus perpanjangan cicilan motor katanya. Padahal, KTP-nya sudah saya serahkan ke kelurahan," tuturnya.

Saat ini, di Blok A 6 Cluster Kerapu, ada tiga unit rusun yang digembok dan empat unit yang disegel. Sedangkan di Blok A 7 Cluster Kakap, sebanyak enam unit rusun disegel dan dua unit rusun di gembok.

Menurut Saprudianto, penyegelan baru satu minggu yang lalu dilakukan oleh pihak dinas perumahan. Unit rusun yang digembok karena unit tersebut belum dibalik nama dan dalam keadaan kosong, sedangkan unit yang disegel karena surat balik nama sedang diurus ke pengelola.

Warga yang kena penyegalan dan penggembokan diberikan kompensasi waktu dua minggu untuk mengurus surat-surat unit rusun mereka. Jika tidak dipenuhi, maka unit tersebut akan ditarik oleh Dinas Perumahan DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Eks Taruna STIP: Lika-liku Perpeloncoan Tingkat Satu yang Harus Siap Terima Pukulan dan Sabetan Senior

Cerita Eks Taruna STIP: Lika-liku Perpeloncoan Tingkat Satu yang Harus Siap Terima Pukulan dan Sabetan Senior

Megapolitan
Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com