"Misal, boleh tidak sih orang pemda mau beli gula, pulpen, dan kertas langsung ke Carrefour? Harusnya boleh kan. Ada struknya kok. Tapi kenapa sudah beli di situ, mesti cari lagi perusahaan untuk dikenakan PPH pengadaan barang oleh Menteri Keuangan. Ini kan lucu. Jadi nambah lagi biaya," kata dia di Balaikota Jakarta, Senin (1/12/2014).
Ahok mengaku telah memberikan masukan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar semua instansi pemerintah bisa segera menerapkan e-katalog. Ia yakin, e-katalog mempercepat pengadaan barang dan tentunya mencegah tindak pidana korupsi.
"Jadi kalau semua bisa langsung beli, mau traktor, mau apa, kan cepat. Jadi semua di e-katalog. Tadi Presiden bisik-bisik sama saya. Kita sudah lapor Pak Presiden juga. Lebih baik semua (pengadaan barang dan jasa) di-e-katalog-kan," jelas Ahok.
"Pemerintah kan lucu, ada duit, tapi tidak bisa belanja. Mesti tender. Harusnya beli sesuatu jelas. Tinggal datang beli. Kita juga tidak perlu beli sekaligus banyak karena kalau disimpan nanti malah rusak, dicuri," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.