DPRD Berharap APBD DKI 2015 Bukan "APBD Pencitraan"

Taufik mengatakan, sudah seharusnya nilai APBD disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam menyerap pendapatan. APBD kali ini, kata dia, jangan lagi "APBD Pencitraan" seperti yang terjadi pada tahun 2014. APBD 2014 dinilai Taufik terlalu muluk dan pada akhir tahun target tak terpenuhi karena kurangnya pendapatan asli daerah (PAD).

"Kemarin defisit, PAD-nya enggak tercapai. Jadi jangan lagi cerita soal APBD yang naik melambung, padahal enggak sanggup, tidak realistis. Lebih baik kita memberikan sesuatu yang pasti ke publik. Jangan lagi APBD pencitraan," kata dia, seusai penyampaian pidato Gubernur DKI mengenai RAPBD 2015, di Gedung DPRD DKI, Senin (12/1/2015).

Sebelumnya, DPRD DKI telah menyepakati RAPBD sebesar Rp 73,08 triliun yang diajukan oleh Pemprov DKI. Jumlah tersebut turun dari pengajuan sebelumnya yang mencapai Rp 77 triliun, atau melonjak sekitar Rp 5 triliun dari APBD 2014 yang jumlahnya mencapai Rp 72,9 triliun.

"Tadinya minta Rp 77 Triliun, itu terlalu menghayal. Jangan menghayal karena rakyat butuh kepastian. Tahun 2014 Itu banyak menghayalnya, lho. Bikin ini, bikin itu, tapi akhirnya tidak tercapai," ujar Taufik.

Pada 2014, jumlah PAD DKI Jakarta hanya mencapai Rp 52,17 triliun, atau defisit sekitar Rp 20 triliun dari APBD 2014 yang ditetapkan sebesar Rp 72,9 triliun. Penyebab defisit karena adanya beberapa pajak daerah yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Pajak daerah tersebut di antaranya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang hanya terealisasi Rp 49 triliun dari target Rp 51 trilun; pajak hotel yang hanya terealisasi Rp 1,3 trilun dari target 1,4 triliun; dan pajak restoran yang hanya terealisasi Rp 1,8 triliun dari target Rp 2 triliun.

Nilai APBD DKI 2014 sendiri mengalami pelonjakan drastis dari nilai APBD 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 41 triliun.