Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Jaring Aspirasi Operator APTB

Kompas.com - 13/01/2015, 14:20 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana memanggil semua operator angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta pekan ini. Langkah ini ditempuh untuk menjaring aspirasi operator terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan pengelolaannya ke PT Transjakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit, Senin (12/1/2015), mengatakan, selain enam operator yang mengoperasikan bus-bus APTB di 17 lintasan, pihaknya mengundang Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) dalam pertemuan itu. Tujuannya mencari solusi atas rencana pengintegrasian APTB.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan keinginannya mengintegrasikan APTB dengan bus transjakarta. Harapannya, moda angkutan dari wilayah di sekitar Jakarta itu benar-benar terintegrasi dengan bus transjakarta. Pengguna tak perlu membayar dua kali dan mendapat pelayanan lebih baik.

Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto berpendapat, integrasi merupakan solusi utama membenahi transportasi umum Ibu Kota Jakarta. Selain memperbaiki layanan, integrasi perlu untuk melipatgandakan daya angkut bus sebagai angkutan massal. Selama ini dinas perhubungan seolah tak berdaya atas tumpang tindihnya trayek angkutan di lapangan.

Koordinator Suara Transjakarta David Tjahjana mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya berkoordinasi juga dengan Pemda sekitar untuk mencari solusi terhadap keberadaan angkutan perbatasan yang akan diintegrasikan dengan transjakarta.

Dia mengusulkan, bus-bus yang selama ini digunakan untuk APTB, bisa beroperasi di jalur koridor transjakarta pada jam- jam sibuk. Operasional bus APTB di koridor transjakarta ini dibayar oleh PT Transportasi Jakarta dengan penghitungan rupiah per kilometer.

Penumpang transjakarta yang naik bus APTB di koridor transjakarta tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos ekstra. Penumpang menggunakan APTB hingga ke luar Jakarta dikenai ongkos tambahan. Pemotongan biaya tambahan APTB ini sebaiknya juga dilakukan dengan uang elektronik.

Di luar jam sibuk, operasional APTB dibatasi hingga halte-halte terluar. Penumpang yang melanjutkan perjalanan dengan transjakarta harus berganti bus.

Secara terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak mempersoalkan langkah Pemprov DKI Jakarta menghapus APTB dan mengintegrasikan pengelolaannya ke PT Transjakarta. Hal yang terpenting, kata Rahmat, DKI Jakarta tetap menjamin pengoperasian transportasi yang terkoneksi dengan kota penyangga, seperti Bekasi. (ART/ILO/MKN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Megapolitan
Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Megapolitan
Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Megapolitan
Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com