Transjakarta Masih Terseok

Kompleksitas itu muncul dalam diskusi ”Refleksi 11 Tahun Transjakarta” yang diadakan Institut Studi Transportasi di Jakarta, Kamis (15/1/2014). Sejumlah pengguna dan kelompok masyarakat menyampaikan keluhannya terkait kondisi moda transportasi itu.

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan, ada hal yang tidak konsisten dalam pengelolaan transjakarta. Salah satunya, denda maksimal bagi pengendara yang masuk jalur transjakarta.

”Sampai sekarang, tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan ini. Akibatnya, sterilisasi jalur transjakarta sulit terwujud. Beda dengan di Guangzhou (Tiongkok). Pengguna kendaraan pribadi yang masuk jalur busway langsung dicabut surat izin mengemudinya,” kata Tulus.

Sebenarnya, penyediaan transportasi massal yang memadai menjadi tanggung jawab pemerintah. Belum lagi tanggung jawab ini selesai dilakukan, kini pemerintah mulai melakukan pembatasan kendaraan pribadi.

Nike, anggota Komunitas Suara Transjakarta, menganggap waktu tunggu bus transjakarta masih sangat lama. ”Penumpang yang ingin cepat sampai ke tujuan kerap kecewa karena sering tidak ada bus yang lewat. Salah satunya karena jalur tidak steril,” ujarnya. Menurut survei Kompas, waktu tunggu bus selama ini 10-30 menit.

Darmantoro, pengguna transjakarta Koridor I dan IX, mempertanyakan operasional bus pengumpan. Tahun 2006, bus pengumpan diadakan, tetapi dihentikan hingga sekarang. Padahal, bus pengumpan ini bisa membantu pengguna mencapai halte transjakarta lebih cepat.

Direktur SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Sri Kuncoro mengakui perlu adanya reformasi pengelolaan transjakarta agar beragam persoalan yang terjadi bisa segera diselesaikan.

Dia mencontohkan, bus yang ada sekarang berjumlah sekitar 800 unit. Namun, hanya 400 unit yang siap beroperasi setiap hari. Dari jumlah bus yang beroperasi, rata-rata 120 bus mogok di tengah jalan. ”Ke depan tidak boleh lagi ada bus mogok. Kami mencari penyebabnya,” katanya.

Kontrak dengan operator akan dibuat dengan mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditentukan Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, penumpang bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan operator juga bisa untung.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, pihaknya mendukung penyediaan angkutan massal. Salah satunya, sterilisasi jalur transjakarta. Sepanjang 2014 lalu tercatat terjadi 11.127 pelanggaran.

Perintah gubernur

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan PT Transjakarta untuk membenahi kekurangan kinerja bus transjakarta lebih cepat.

”Saya sudah bilang kepada direksi (PT Transjakarta), saya tidak mau salah dengan kesempatan setengah tahun sampai satu tahun ini. Kalau kerjanya enggak benar, pecat saja,” ujar Basuki di Balai Kota Jakarta.

Menurut dia, saat ini semua pihak tengah menunggu kedatangan bus baru yang akan memperkuat unit bus transjakarta. Kebutuhan tahun ini mencapai lebih dari 1.000 bus. Namun, ketersediaan bus itu bergantung pada kemampuan dan kecepatan produsen bus. Diperkirakan bus baru bisa beroperasi penuh akhir tahun ini.

Sambil menunggu bus baru, menurut Basuki, pihaknya akan menambah nilai kewajiban layanan publik (PSO) menjadi sekitar Rp 1 triliun. Terlebih lagi, DPRD DKI Jakarta memutuskan memotong penyertaan modal pemerintah untuk PT Transportasi Jakarta menjadi hanya Rp 500 miliar.

”Sebenarnya, saya lebih memilih operator yang mengadakan bus transjakarta, lalu kami bayar per kilometer jarak tempuh. Tetapi, memang DKI perlu punya bus sendiri supaya punya ukuran berapa biaya operasionalnya,” kata Basuki.

Untuk meningkatkan kinerja bus transjakarta, Basuki juga menginginkan pembangunan tiga koridor bisa segera diselesaikan supaya lengkap 15 koridor. Dengan penambahan koridor, rute bus transjakarta juga bisa ditambah dan makin banyak wilayah dan warga yang terlayani.(FRO/RAY/MKN/ART)