Ahok: Di Indonesia Kan Belum Pernah Terjadi Gubernur Lawan DPRD

"Memang gue pikirin kalau dia (DPRD) enggak mau bahas (anggaran)? Kita tes aja, di Indonesia kan belum pernah terjadi Gubernur lawan DPRD," tegas Basuki, di gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015). 

Anggaran "siluman" yang ditengarai usulan DPRD itu dinamakan anggaran visi dan misi. Dana senilai Rp 8,8 triliun itu terdiri dari sosialisasi SK Gubernur dan pengadaan barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Melihat adanya anggaran "siluman" ini, Basuki pun langsung mencoret kegiatan fiktif tersebut.

"Ini di DPRD sudah tidak ada lagi Koalisi Indonesia Hebat atau Koalisi Merah Putih, yang ada Koalisi Duit Hebat. Ya, sudahlah kalau anggaran enggak mau dibahas, DKI pakai anggaran tahun lalu saja," kata pria yang akrab disapa Ahok ini.

Sebelumnya diinformasikan, Gubernur Basuki geram mengetahui munculnya anggaran tidak sesuai yang merupakan pokok pikiran (pokir) DPRD DKI kepada SKPD DKI sebesar Rp 8,8 triliun pada RAPBD DKI 2015. Atas sikap DPRD yang masih mengajukan anggaran tersebut, pria yang akrab disapa Ahok itu pun bahkan bakal membentuk dua kubu.

"Hari Senin saya bikin dua kubu, kubu yang mau ikut saya dan kubu yang tidak terima anggarannya saya coret, kalau APBD tidak mau dibahas ya saya gunakan APBD 2014 saja. Jadi, anggota DPRD yang mau dukung saya gunakan APBD 2014, datang ke Balaikota. (Anggota DPRD) yang enggak mau dukung saya, enggak usah datang ke Balaikota, ribut saja sudah sama saya," tukas Basuki. 

Sikap Basuki yang mencoret anggaran "siluman" itu ditengarai jadi penyebab DPRD batal menggelar paripurna pada Jumat (16/1/2015) lalu. Sedianya pada hari itu, Basuki menyampaikan pidato jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI dalam paripurna RAPBD 2015. Apabila pembahasan APBD ini sesuai jadwal yang berlaku, maka pengesahan APBD akan dilaksanakan pada 23 Januari 2015.

Atas keterlambatan pengesahan APBD ini, Pemprov DKI mendapat surat teguran dari Kemendagri. Seharusnya, Pemprov DKI sudah menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu.