Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Lelang Jabatan, Ahok Tak Prioritaskan Nilai Tertinggi

Kompas.com - 02/02/2015, 18:30 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mengadakan seleksi pejabat untuk jabatan Deputi Gubernur DKI bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, kini ia tidak lagi berpedoman tingginya nilai yang diraih para pejabat pada seleksi jabatan. Banyak aspek lain yang juga akan menjadi penilaian, di antaranya kerja keras, kepribadian, serta rekam jejak. 

"Tahun ini saya enggak mau mengikuti hasil nilai lelang jabatan. Kalau saya lihat (pejabat) enggak betul, ya dicoret saja langsung. Banyak PNS marah-marah 'kenapa nilai saya tinggi enggak dijadikan pejabat?'. Ya mau-mau saya dong, kalian juga enggak jelas, banyak maunya," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (2/2/2015). 

Menurut dia, pelaksanaan seleksi jabatan ini agar lebih terbuka kepada publik dan terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan.

Adapun kriteria pejabat yang akan menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah pendidikan S3, PNS pangkat IV-B, berusia maksimal sekitar 56 tahun, memiliki latar belakang pendidikan Planologi dari universitas terkemuka.

Jabatan ini untuk mengisi kekosongan setelah ditinggal Sarwo Handayani yang telah memasuki usia pensiun.

Setelah melelang jabatan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang Lingkungan Hidup, DKI selanjutnya juga akan melelang jabatan Deputi Gubernur lainnya.

"Pejabat Deputi Gubernur kalau sudah mau pensiun, kami lelang jabatannya. Pejabat eselon II juga mau kami lelang, semua akan terbuka," kata Basuki. [Baca: DKI Akan Seleksi Pejabat Deputi Gubernur Tata Ruang]

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menjelaskan sebelumnya pemilihan Deputi Gubernur merupakan wewenang kepala daerah atau Gubernur DKI. Sebelum pelaksanaan seleksi jabatan, pihaknya akan membentuk tim panitia yang beranggotakan 60 persen Pemprov DKI dan 40 persen Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Reformasi Birokrasi.

Sekadar informasi selain Deputi Gubernur bidang Tata Ruang Lingkungan Hidup, DKI memiliki tiga Deputi Gubernur. Mereka adalah Soetanto Soehodho yang menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Industri Perdagangan dan Transportasi, Sylviana Murni yang menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Kebudayaan dan Pariwisata, serta Syahrul Effendi yang menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Megapolitan
Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com