Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Ahok Jangan Sembarangan

Kompas.com - 13/07/2015, 08:41 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik kembali mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama soal rencana pembangunan light rail transit (LRT).

Taufik meyakini, pembangunan LRT belum tertuang di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2030 serta Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Dengan demikian, jika Ahok—demikian Basuki biasa disapa—tetap melanjutkan rencana tersebut, maka hal itu berarti pemaksaan kehendak. (Baca: Ahok Ingin Bangun Jaringan Rel Kereta Api hingga Tiga Lantai)

"Ya kalau mau diserempet-serempetin sama dia mah iya. Ya tetapi kan lihat dong, di rencana detail tata ruang, ada gak LRT? Enggak ada kan? Ya, berarti pemaksaan kehendak," ujar Taufik ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (13/7/2015) pagi.

Taufik mengatakan, LRT tidak dapat disamakan dengan kereta sehingga pembangunannya belum tercantum dalam RTRW. (Baca: Apa Saja Perbedaan LRT, MRT, dan KRL?)

Sementara itu, terkait kebijakan Ahok yang sebelumnya menunjuk PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya untuk membangun infrastruktur LRT, Taufik pun memberikan komentarnya. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI memang bebas untuk menunjuk pihak swasta yang melaksanakan proyek LRT. Namun, konsep pembangunannya harus sesuai dengan yang tercantum dalam perencanaan kota.

Taufik pun kembali mengingatkan, LRT belum tercantum dalam rencana tersebut. "Jadi bukan seperti orang bangun tidur, abis mimpi, terus mau langsung diwujudkan," ujar Taufik lagi. (Baca: Taufik Tuding LRT Jadi Proyek Pencitraan Ahok)

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) dalam APBD Perubahan 2015. Mengenai hal itu, kata Taufik, Ahok juga tidak dapat berlaku sembarangan. (Baca: Jangan Sampai LRT Jadi Monorel Kedua)

Dia mengatakan, penggunaan anggaran dalam APBD harus melalui prosedur yang tepat. Terlebih lagi, proyek LRT ini merupakan proyek multi-tahun sehingga harus diajukan melalui DPRD.

"Dia belum sampaikan secara resmi. Datanya juga belum ada itu, siapa bilang datanya ada? Kemaren kan waktu dia pemaparan, kami minta. Dia enggak kasih tuh," ujar Taufik. (Baca: Harusnya Pembangunan LRT Tidak Diperdebatkan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com