Senior Tak Bisa Lagi Suruh Siswa Baru Lakukan Hal-hal Aneh

Menyikapi hal ini, Ketua OSIS SMA Negeri 6 Jakarta Selatan Mirsha Damarjati mengaku tidak keberatan. Sebab, meski diambil alih guru, OSIS tetap diberikan porsi untuk mengisi materi di dalam kegiatan tersebut.

"Kami tetap diberikan porsi, seperti memberikan pengarahan sebelum mulainya MOPDB hari Sabtu kemarin. Lalu untuk materi pengenalan ekskul (kegiatan ekstrakulikuler) di sekolah, kami juga yang ngasih," ujarnya, di sekolahnya, Senin (27/7/2015).

Siswa XII MIPA 3 ini menuturkan, sebenarnya pengambilalihan MOPDB oleh guru bukan dimulai sejak tahun ini. Semenjak ia kelas X pun, MOPDB sudah diurus oleh guru.

"Tapi kalau dulu, siswa baru masih disuruh bawa macam-macam, misalnya air puding atau air putih dingin, bekal makanan yang dibawa juga diseragamkan," ujarnya.

Namun, untuk MOPDB kali ini, ia menyebut, siswa baru sudah tidak diminta membawanya. Bekal makanan dibebaskan, tugasnya juga dibuat lebih sedikit.

Namun, menurut dia, OSIS tidak keberatan dengan hal itu. Sebab, OSIS tetap diberikan porsi bertemu dengan para siswa baru untuk bersikap tegas tetapi tetap ramah.

"Tetap bisa tegas ke adik kelas, tetapi masih bisa bercanda-canda sih," kata dia.

Sementara itu, untuk aksi perundungan yang kemungkinan justru datang dari organisasi luar sekolah, misalnya Gor@Six yang terkenal di SMAN 6, Mirsha menyebut itu tidak terkait OSIS.

Wakepsek Bagian Kesiswaan SMAN 6 Jakarta, Suwartono mengatakan, pihak sekolah berupaya organisasi luar sekolah tersebut tidak melakukan kegiatan apapun di dalam sekolah. Namun, bila terjadi di luar sekolah, maka pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian.

"Kalau memang benar melakukan kekerasan, pihak sekolah tidak menoleransi untuk mengeluarkan siswa yang bersangkutan," kata dia.

Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang masa orientasi peserta didik baru dan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Bila ada siswa yang melanggar maka akan dikeluarkan dan tidak diperbolehkan bersekolah di sekolah negeri lainnya.