Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanusi: Kampung Pulo Banjir Selama Kita Enggak Bikin Bendungan di Hulu

Kompas.com - 17/11/2015, 10:48 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI harus membuat solusi jangka panjang agar Jakarta bahkan Kampung Pulo tidak banjir lagi.

"Sepanjang kita enggak beresin dari hulunya, pasti masih banjir. Karena debet Ciliwung itu besar. Kampung Pulo banjir selama kita enggak bikin bendungan di hulu," ujar Sanusi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (17/11/2015).

Sanusi memberi contoh sistem Bendungan Jatiluhur. Ketika musim hujan, bendungan tersebut akan menampung seluruh air dan mencegahnya turun ke Jakarta.

Sebaliknya, saat musim kemarau, air yang telah ditampung di bendungan tersebut bisa dialirkan ke sungai-sungai di Jakarta.

Dengan cara seperti ini, Sanusi yakin Jakarta tidak banjir.

Sanusi menyarankan agar bendungan dibangun di daerah Ciawi. Ada beberapa keuntungan yang didapat Pemprov DKI jika membuat bendungan di hulu.

Dia mengatakan harga tanah di daerah hulu sungai tidak akan semahal Jakarta. Pemprov DKI bisa membebaskan lahan dengan harga yang murah.

Selain itu, permasalahan sosial yang ditimbulkan tidak sebesar di Jakarta. Dia mengacu kepada konflik yang muncul saat relokasi warga Kampung Pulo berlangsung.

Sanusi menyadari bahwa solusi yang dia usulkan membutuhkan biaya besar dan memakan waktu lama. Namun, hal itu masih lebih baik daripada terus melakukan solusi jangka pendek.

Jika bendungan dibangun, setidaknya akan ada kepastian bagi warga Jakarta sampai kapan mereka akan merasakan banjir.

"Kan ketahuan tuh, mungkin tiga atau empat tahun lagi kita enggak banjir. Seperti MRT, kan jelas proyek itu selesainya kapan. Yang penting ada kepastian," ujar dia.

Sanusi mengatakan proyek bendungan ini pernah diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI ketika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Namun, proyek tidak jadi dikerjakan karena APBD 2015 menggunakan pergub. Sanusi tidak tahu apakah anggaran untuk bendungan itu ada dia APBD 2015.

"Sedangkan untuk tahun 2016, sepertinya Pemprov enggak mengajukan lagi tuh," ujar Sanusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com