Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Dinas Tata Air Menjadi SKPD dengan Serapan Anggaran Terendah

Kompas.com - 05/01/2016, 11:46 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan membenarkan bahwa dinasnya menjadi SKPD dengan serapan anggaran terendah pada APBD DKI 2015.

Menurut Teguh, sebagian besar lelang kegiatan di instansinya tidak dilaksanakan pada tahun lalu.

Saat dia dilantik pada 3 Desember 2015, penyerapan anggaran di Dinas Tata Air baru mencapai 7,54 persen.

"Saya juga bertanya-bertanya, kenapa sampai akhir Desember cuma 7,54 persen? Sepertinya memang banyak kegiatan lelang yang tidak dilaksanakan. Yang 7,54 persen itu jadinya cuma belanja rutin aja, misal untuk bayar TALI (telepon, air, listrik, internet)," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (5/1/2016).

Teguh tercatat menjadi orang ketiga yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Air selama tahun 2015.

Sebelumnya, ada Agus Priyono yang menjabat dari Januari-Juli. Ia kemudian dicopot dan digantikan Tri Djoko Margianto. Namun, Tri kemudian mengundurkan diri pada awal Desember 2015.

Teguh mengaku tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan lelang kegiatan di instansinya itu tidak dilaksanakan. Ia hanya mengatakan, saat dilantik, ia hanya memiliki sisa waktu yang sedikit untuk memaksimalkan anggaran di instansinya itu.

Dia mengaku sudah berusaha memaksimalkan penyerapan anggaran, misalnya dengan mempercepat lelang pembangunan dinding turap beton atau sheetpile di sejumlah kali.

"Batas lelang hanya sampai 15 Desember. Dengan waktu yang terbatas itu saya rasa 56 persen sudah wajar. Saya juga sudah menyampaikan hal ini ke Pak Gubernur," kata dia.

Dinas Tata Air diketahui menjadi instansi yang penyerapan anggarannya paling rendah pada 2015. Tingkat penyerapan anggarannya diketahui hanya mencapai 56 persen.

Adapun anggaran yang disediakan mencapai Rp 3,2 triliun. SKPD dengan penyerapan terendah kedua selanjutnya adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, disusul Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan.

Sementara itu, Dinas Penataan Kota menjadi SKPD dengan penyerapan paling tinggi, yakni mencapai 91 persen. SKPD dengan penyerapan tertinggi kedua adalah Dinas Kependudukan, disusul Dinas Sosial di tempat ketiga.

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran Pemprov DKI untuk tahun 2015 mencapai sekitar 68 persen. Jumlah tersebut lebih baik dibanding tahun 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com