Demo Tolak Taksi "Online", Antara Kemampuan Adopsi Teknologi Versus Aturan Main Bisnis

Lihat Foto

Unjuk rasa yang dilakukan ribuan sopir angkutan, mayoritas sopir taksi, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/3/2016). Mereka menuntut agar pemerintah menertibkan angkutan pelat hitam yang difasilitasi perusahaan penyedia aplikasi.(Kompas.com/Alsadad Rudi)

Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA

Menkominfo Rudiantara saat menutup?Diskusi Digital Policy at the Start of 2016

Ridzki Kramadibrata, Managing Director, GrabTaxi Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Hari Pers Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2/2016).

Ribuan Sopir Taksi Berunjuk Rasa Memprotes Taksi "Online"
Ahok Perintahkan Dishubtrans Jebak Uber dan GrabCar
Blue Bird: Sopir Taksi Kami Merasa Jadi Anak Tiri
Grab Bantah Layanannya Ilegal
Menhub Minta Aplikasi Uber dan GrabCar Diblokir
Layanan Uber dan GrabCar Diisyaratkan Akan Diblokir
Menkominfo: Kalau Uber-Grab Dinikmati Masyarakat, Harus Dicarikan Jalan
Jokowi Ingin Ada Jalan Tengah soal Polemik Taksi "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ribuan sopir taksi konvensional berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI pada Senin (14/3/2016) pagi. Mereka menuntut pemerintah agar menutup bisnis mobil berbasis aplikasi, khususnya GrabCar dan Uber.

Koordinator lapangan aksi yang merupakan perwakilan taksi Ekspress, Sodikin, menyebut bahwa Uber dan GrabCar telah merampok mata pencarian mereka.

"Pada hakikatnya, Uber dan GrabCar menyerobot beberapa izin. Mereka juga merampok mata pencarian kami," ujar Sodikin di Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/3/2016).

Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengungkapkan, banyak perusahaan taksi kolaps karena keberadaan angkutan berbasis aplikasi.

Kompas.com/Alsadad Rudi Unjuk rasa yang dilakukan ribuan sopir angkutan, mayoritas sopir taksi, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/3/2016). Mereka menuntut agar pemerintah menertibkan angkutan pelat hitam yang difasilitasi perusahaan penyedia aplikasi.

"Ada beberapa operator taksi yang sudah kolaps. Itu beberapa operator yang punya taksi 50 kendaraan sampai 100 kendaraan," kata Shafruhan kepada Kompas.com.

Humas Blue Bird, Teguh, mengungkapkan, para sopir taksi kerap mengeluh merasa dianaktirikan oleh pemerintah terkait adanya angkutan berbasis aplikasi.

Teguh menjelaskan, antara sopir dan pihak perusahaan hubungannya bersifat kemitraan. Karena itu, sopir taksilah yang paling tahu persis dan merasakan apa yang terjadi di jalan terkait keberadaan angkutan berbasis aplikasi.

"Misalnya, pengemudi taksi harus lewat persyaratan ketat. Kendaraan seperti ini-ini. Sementara itu, ada yang tidak mengikuti aturan, tetapi boleh beroperasi," ujar Teguh.

Uber dan GrabCar harus taat aturan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta berulang kali telah memanggil Uber Asia Limited (Uber Taksi) dan PT Solusi Transportasi Indonesia (GrabCar). Dalam pertemuan itu, kata Basuki, Pemprov DKI Jakarta selalu menegaskan bahwa usaha angkutan umum harus menaati aturan.

"Kami sudah sampaikan, kalau Anda mau usaha di sini, di sini tuh ada aturan. Kami tidak menentang program aplikasi, tetapi minimal mobil-mobil Anda mesti didaftarkan," kata Basuki.

Ahok menyebut keberadaan Uber tak jauh beda dengan prostitusi online yang semakin marak.

"Makanya, gimana coba tangkapnya? Harusnya kita mulai jebak. Ke depan, kami akan mulai jebak mereka (Uber). Kami kandangin," kata Basuki.

Terkait penutupan aplikasi transportasi, Basuki mengatakan, hal itu bukan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kalau soal penutupan aplikasi, dia mesti ngomong dengan Menkominfo, bukan kami. (Penutupan aplikasi transportasi) itu wewenang Menkominfo," kata Basuki di Balai Kota, Senin.

Surat Kemenhub ke Kemenkominfo