Kenapa ERP Tak Kunjung Diterapkan, Ini Penjelasan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan penyebab tak kunjung berjalannya program jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Menurutnya, penerapan ERP terkendala besaran tarif.

Ahok menyebut ingin agar tarif ERP bisa dinaik turunkan kapan saja. Namun, keinginannya itu dinilai akan menimbulkan masalah pada penerimaan pajak.

"Buat saya ini (pemasukan dari ERP) bukan pajak, ini kan cuma alat untuk mengendalikan jumlah mobil. Jadi enggak ada ditetapkan tarif berapa. Tarif bisa saya naik turun. Selama jumlah mobil banyak, saya naikkan. Jumlah mobil dikit saya turunkan," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (29/3/2016).

Menurut Ahok, alasannya ingin agar tarif ERP bisa dinaik turunkan kapan saja disebabkan karena ia menilai konsep ERP berbeda dengan jalan tol. Karena jalan tol bukan diperuntukan untuk membatasi kendaraan. Karena itu, ia menilai cara penetapan tarif ERP tidak bisa disamakan dengan jalan tol.

"(ERP) ini bukan tol yang minta menterinya tentukan harga atau tarif yang harus pakai Perda. Ya bukan fungsinya dong. Ini kan bukan retribusi, ini adalah fungsi mengendalikan jumlah kendaraan," ujar Ahok. (Baca: Setuju "Three In One" Dihapus, YLKI Desak Ahok Implementasikan ERP)

Rencana penerapan ERP di Jakarta sudah ada sejak awal masa kepemimpunan Gubernur Joko Widodo pada akhir 2012. Pada pertengahan 2014, sudah ada dua perusahaan yang melakukan uji coba, yakni Kapsch dari Swedia dan Q-free dari Norwegia. Namun, hingga kini penerapan ERP di Jakarta belum juga terealisasi.