Tidak Ada Sosialisasi Penertiban Pasar Ikan Jakut, Warga Salahkan Ketua RT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RT 01 RW 04 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Arsono, mengaku disalahkan warga tentang rencana penertiban kawasan Pasar Ikan yang mendadak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Padahal, Arsono juga diberi tahu secara mendadak bahwa kawasan Pasar Ikan dan kawasan di sekitarnya akan ditertibkan dalam rangka revitalisasi kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa Pasar Ikan.

"Sekarang warga kalau ketemu saya, sudah buang muka. Saya dikira ada main, karena enggak ada sosialisasi, tahu-tahu langsung keluar SP1 (Surat Peringatan Pertama). Mereka kesalnya sama saya. Saya juga bingung sekarang harus bagaimana," kata Arsono kepada Kompas.com di depan rumahnya, Jumat (1/4/2016).

Menurut Arsono, sama sekali belum ada pembicaraan soal penertiban di sana, baik oleh pengurus RW, kelurahan, dan pihak kecamatan. Kini, dia hanya bisa membantu mengkomunikasikan apa kebutuhan dan keinginan warga kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan Penjaringan dan memastikan warga yang ingin pindah, bisa dapat unit rumah susun.

Warga lain membenarkan bahwa tidak ada sosialisasi yang menyebabkan kesan penertiban dibebankan ke warga secara mendadak dan tiba-tiba.

Dari pemberian SP1, Rabu (30/3/2016) lalu, warga punya beberapa hari saja untuk mengosongkan rumah hingga paling lambat Rabu (6/4/2016) pekan depan.

Pantauan Kompas.com, sejak pagi hingga pukul 13.30 WIB, warga yang terdampak penertiban, yaitu dari RT 01, 02, 11, dan 12 di RW 04 Penjaringan, berdatangan ke posko. Mereka aktif menanyakan apa syarat untuk mendapat unit rusun dan hal lainnya, seperti bantuan untuk pindah sekolah anak-anak mereka.

Dari data Kelurahan Penjaringan, ada total 4.929 jiwa yang terdampak penertiban, dengan 1.728 kepala keluarga (KK) di dalamnya. (Baca: Warga Pasar Ikan Berharap Penggusuran Tidak Ganggu Waktu Sekolah Anak)

Selain itu, ada 893 bangunan yang akan ditertibkan, dengan rincian 347 bangunan di kawasan PD Pasar Ikan, 225 bangunan di RT 01, 58 bangunan di RT 02, 168 bangunan di RT 11, dan 95 bangunan di RT 12.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyiapkan unit rusun bagi warga terdampak penertiban, seperti di Rusunawa Marunda, Rawa Bebek, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel).