Gebrakan Ahok Jelang Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan sebuah gebrakan. Gebrakan itu adalah perombakan massal para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Rencananya, perombakan massal itu akan dilakukan pada Juni 2016. Pria yang akrab disapa Ahok itu tidak mempermasalahkan jika nantinya PNS DKI tak mendukungnya kembali pada Pilkada DKI Jakarta.

"Saya tidak disenangi semua PNS DKI juga enggak apa-apa, jangan khawatir. Juni ini akan ada pemberhentian jabatan besar-besaran kalau (oknum pejabat) enggak tobat," kata Ahok di Balai Kota, Senin (16/5/2016).

Perombakan massal pejabat DKI ini bukan yang kali pertama dilakukan Ahok. Selama kepemimpinannya, hampir tiap pekan, Ahok merombak struktur jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan, Ahok menawarkan dua pilihan kepada para PNS DKI Jakarta yang tidak menyenangi kepemimpinannya. Pertama, mulai berkampanye negatif untuk tidak mendukungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kemudian, cara kedua ialah dengan mengajukan permohonan mengundurkan diri. Tercatat, sudah ada tiga pejabat DKI yang mengundurkan diri pada masa pemerintahan Ahok.

"Saya tunggu surat pengunduran dirinya lagi. Saya mah orangnya santai saja. Saya sangat muak dengan kemunafikan dan orang yang mempermainkan ideologi negara," kata Ahok.

Ahok pun sudah menyiapkan ancang-ancang jika ia tidak terpilih menjadi gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Masa pemerintahannya akan berakhir pada Oktober 2017 mendatang.

Satu program yang akan diprioritaskannya hingga masa pemerintahan berakhir adalah reformasi total PNS DKI Jakarta.

"Melalui UU ASN (Aparatur Sipil Negara) ini, bukan cuma TNI/Polri, tetapi pegawai swasta juga bisa masuk ASN. Pegawai bank di mana pun siapa yang enggak mau kerja di Pemda Jakarta? Saya juga akan keras sekali soal TKD (tunjangan kinerja daerah)," kata Ahok.

"Bagi saya, kursi gubernur terlalu kecil untuk melakukan reformasi total birokrasi. Saya ingin betul-betul jangan ada persepsi yang enggak-enggak," kata Ahok.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan seleksi jabatan terbuka untuk lurah dan camat. Ahok menyebut ada 700 PNS yang ingin menjadi lurah dan camat. Seleksi itu rencananya akan selesai pada bulan Juni mendatang.