JAKARTA, KOMPAS.com — Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan salah satu janji Presiden Joko Widodo saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun, hingga kini, janji tersebut belum juga terealisasi.
Pada Kamis (19/5/2016) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, dirinya yakin dapat merealisasikan janji Jokowi mengenai normalisasi Sungai Ciliwung itu.
"Saya enggak tahu jabatan saya akan lanjut atau tidak. Tetapi, kalau lanjut, minimal Oktober 2017 saya sudah bangun 70.000 (unit rusun) dan (normalisasi) Ciliwung lunas pada masa (pemerintahan) saya," kata Ahok.
Ahok menjelaskan, Jokowi merupakan gubernur pertama yang turun ke Sungai Ciliwung dan bertekad menormalisasi sungai tersebut. Pada 2013 lalu, Jokowi bersama Pangdam Jaya saat itu, Agus Sutomo, menyusuri Sungai Ciliwung.
"Mereka sepakat mengerjakan (normalisasi Kali Ciliwung) bersama Kementerian PU tahun 2013," kata Ahok.
Kontrak normalisasi Ciliwung pun telah disepakati sejak tahun 2013 dan ditargetkan rampung pada tahun 2016. Namun, karena berbagai kendala, kontrak diperpanjang satu tahun hingga 2017.
Keyakinan Ahok semakin bertambah ketika Kodam Jaya menyerahkan lahannya untuk dibebaskan Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera mengembalikan lebar Sungai Ciliwung menjadi 50 meter.
Tiga lahan yang diserahkan Kodam Jaya adalah Kompleks Rindam Jaya, Gedong, Jakarta Timur; Kompleks Zeni, Rawajati, Jakarta Selatan; dan Kompleks TNI AD Berlan, Kebon Manggis, Jakarta Timur.
Ahok berjanji segera menertibkan permukiman di tiga lahan tersebut serta membangun banyak rumah susun sebagai tujuan relokasi.
"Kami mulai bangun 20.000 (unit) rusun, harusnya sudah mulai bangun. Sekarang saya tekan lagi, tahun depan DKI harus bangun 50.000 unit dan selesai tahun 2018," kata Ahok.