Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Kawasan Kalijodo Rp 20 Miliar, Ini Kompensasi untuk Sinarmas

Kompas.com - 23/05/2016, 16:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak usaha Sinarmas Group, PT Bumi Serpong Damai Tbk, membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan ruang terbuka hijau (RTH) Kalijodo melalui pembiayaan corporate social responsibility atau CSR.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pengembang tersebut merupakan pengembang tercepat yang mengajukan pembangunan kawasan Kalijodo. Kemudian, apa kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Sinarmas?

"Mereka enggak minta apa-apa. Kita taruh (plang) nama Sinarmas Land saja di situ," kata Ahok, seusai penandatanganan nota kesepahaman kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT BSD Tbk tentang penyediaan RPTRA dan RTH Kalijodo, di Balai Kota, Senin (23/5/2016).

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) dan CEO PT Bumi Serpong Damai Tbk Ridwan Darmali, saat penandatanganan nota kesepahaman kerjasama penyediaan RPTRA dan RTH di Kalijodo. Penandatanganan dilakukan di Balai Kota, Senin (23/5/2016).
Nantinya, kata dia, akan ada tim yang bekerja untuk pembangunan kawasan Kalijodo. Selain itu, pembangunan Kalijodo juga akan melibatkan beberapa komunitas.

"Seperti komunitas sepeda, skateboard park, dan macam-macam. Jadi mereka ini yang akan ikut," kata Ahok.

Direktur Pelaksana PT BSD Tbk Dhony Rahajoe mengatakan, perkiraan pembangunan kawasan Kalijodo mencapai Rp 20 miliar.

Pembangunan RPTRA dan RTH tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

"BSD ini kan sering membangun kawasan hijau, green building, green office park, nah ini kesempatan kami untuk berkontribusi."

"Kemudian menuangkan visi kita dalam pelestarian lingkungan, membangun ruang terbuka hijau, dan ruang publik terbuka ramah anak di DKI Jakarta," kata Dhony.

Saat ini, pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo masih dalam tahap persiapan. Ia pun berupaya merampungkan pembangunan sebelum tahun 2017.

"Kami mengejar target yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur. Sebelum tahun baru mudah-mudahan (kawasan Kalijodo) sudah bisa dinikmati oleh warga Jakarta," kata Dhony.

Kompas TV RTH Kalijodo Dijadwalkan Beres September
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com