Saat "Teman Ahok" Dituding Curang Mantan Relawannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu miring menerpa kelompok relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok". Relawan yang mendukung Basuki atau Ahok maju pada Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen itu dikabarkan melakukan kecurangan dalam pengumpulan 1 juta KTP dukungan.

Rabu (22/6/2016), lima orang mantan penanggung jawab (PJ) pengumpul KTP untuk Ahok mengaku bahwa mereka telah melakukan kecurangan saat pengumpulan KTP. Sejumlah kecurangan yang dilakukan seperti pemalsuan KTP, membeli KTP ke RT/RW, hingga saling tukar data KTP antar PJ pengumpulan KTP.

Kelima mantan PJ pengumpulan KTP Teman Ahok itu juga menuding adanya laporan keuangan yang ditutupi oleh Teman Ahok. Laporan keuangan yang dimaksud itu adalah pengeluaran aktivitas Teman Ahok yang mencapai Rp 12 miliar, salah satunya untuk mendanai honor PJ posko dan koordinator posko mencapai Rp 5,5 miliar per tahun.

Tak hanya itu, mantan PJ pengumpulan KTP Teman Ahok juga mengklaim bahwa mereka diberikan fasilitas lengkap seperti laptop, ponsel, dan sejumlah fasilitas lain pendukung operasional.

Mantan PJ pengumpulan KTP Teman Ahok itu juga menilai apa yang dilakukan Teman Ahok layaknya sebuah perusahaan dan bukan kelompok relawan.

Bantahan "Teman Ahok"

Dihari yang sama, Teman Ahok merespons cepat dengan membantah semua tudingan mantan anggotanya itu. Dalam penjelasaannya, Teman Ahok menilai kelima mantan PJ pengumpul KTP itu hanya barisan orang yang sakit hati.

Diketahui bahwa keliman mantan relawan Teman Ahok itu telah dipecat karena ketahuan berbuat curang saat pengumpulan KTP. Menanggapi tudingan Rp 12 miliar, Teman Ahok menyebut penjelasan kelima orang tersebut tidak berdasar dan hanya sebuah karangan.

Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas menjelaskan bahwa tidak semua relawan Teman Ahok mendapatkan dana operasional sebesar Rp 500.000. Selain itu, anggaran tersebut tidak untuk satu orang tapi untuk satu posko yang memiliki PJ yang rata-rata tiap posko lebih dari dua orang.

Amalia juga membantah bahwa jumlah posko relawan mencapai 153. Menurutnya, posko yang aktif hanya mencapai puluhan saja.

"Tidak semua koordinator posko mendapat honor, hanya mereka yang membutuhkan uang. Bahkan koordinator posko adalah orang yang mapan, kebanyakan hanya minta dibiayai jika mengumpulkan para PJ posko untuk biaya makan dan meeting," ujar Amalia.

Terkait tudingan kelompok Teman Ahok seperti perusahaan yang memberikan target terhadap para relawan, Amalia mengatakan bahwa itu merupakan pujian. Menurut Teman Ahok, tudingan yang diarahkan oleh kelima mantan pengumpul KTP itu selain karena sakit hati, diduga juga karena ada dorongan ormas politik di belakangnya.

Juru bicara Teman Ahok lainnya, Singgih Widyastomo mengatakan bahwa ada seorang relawan mendatangi Markas Teman Ahok yang mengaku diancam oleh ormas politik untuk ikut serta dalam kelompok mantan Teman Ahok itu.

Singgih menceritakan, relawan itu sebelumnya dihubungi untuk menceritakan kebohongan seperti yang telah disampaikan oleh kelima orang tersebut. Menurutnya, ormas politik itu sudah menyiapkan skenario yang sangat rapi untuk menjalankan aksinya, salah satunya dengan menyusun anggaran laporan keuangan palsu.

Singgih juga mengatakan ada sebuah keanehan yang terjadi sebelum kelima orang tersebut memberikan pernyataan bohong. Singgih mengatakan politisi PDI-P, Junimart Girsang, Selasa malam di sebuah talkshow menyebut dalam waktu 14 jam, publik akan mendengar kabar dari Teman Ahok.

Singgih mengatakan pernyataan Junimart dan hal yang terjadi keesokan harinya merupakan kebetulan yang sangat aneh. Namun Singgih enggan menunjuk siapa yang yang terlibat dalam aksi tersebut.

Meski demikian, Teman Ahok mengatakan tidak akan membawa hal tersebut ke ranah hukum. Menurut mereka sanksi sosial sudah cukup untuk menghukum kelima mantan relawan tersebut.

Sampai saat ini, Teman Ahok masih enggan membeberkan laporan keuangan yang mereka punya dengan alasan menunggu hingga seluruh dukungan disampaikan ke KPU DKI Jakarta.