Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Populi: Warga Jakarta Tidak Puas Qlue, Ganjil-Genap, dan Harga Bahan Pokok

Kompas.com - 30/08/2016, 15:15 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Lembaga survei Populi (Public Opinion and Policy Research) Center menemukan tiga program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dianggap tidak dapat memuaskan warga Jakarta. Hal itu merupakan hasil survei bertajuk "Elit dan Pemilih Terbelah? Peta Pilgub Jakarta yang Makin Mengerucut", Selasa (30/8/2016).

"Program kerja yang paling tidak dirasa memuaskan oleh masyarakat yaitu program Qlue Jakarta Smart City sebanyak 46,7 persen responden, uji coba nomor kendaraan ganjil dan genap sebesar 37 persen responden, dan pengendalian harga bahan pokok sebesar 34,2 persen responden," kata peneliti Populi Center, Nona Evita.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan total 400 responden yang tersebar secara merata dari enam wilayah di DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.

Metode survei yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error +/- 4,9 persen serta tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Periode survei dilakukan mulai 19 hingga 24 Agustus 2016, dengan memperhitungkan proporsi seimbang soal gender responden. Besaran sampel di tiap wilayah juga dialokasikan sesuai dengan proporsi populasi dari data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam survei ini, tidak dijelaskan lebih lanjut apa alasan responden tidak puas terhadap ketiga program kerja tersebut. Adapun sebaliknya, tiga program kerja yang dianggap memuaskan oleh responden adalah pelayanan di kantor-kantor kelurahan (93,4 persen responden), pelayanan oleh pasukan oranye atau petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta (91 persen responden), dan pelayanan oleh puskesmas dan rumah sakit umum daerah (88,2 persen responden).

Secara keseluruhan, hasil survei ini menggambarkan sebagian besar responden masih puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berikut jajarannya di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

Rasio kepuasan publik terhadap kinerja Basuki juga terpantau meningkat, dari bulan Desember 2015 sebesar 77,7 persen menjadi 84,7 persen pada bulan Agustus ini. Angka itu didapat dari hasil survei Populi Center sebelum-sebelumnya yang rutin dilakukan tiap bulan.

"Pada April 2016, 81,5 persen masyarakat Jakarta menyatakan puas (dengan kinerja Basuki), turun dari posisi 85,5 persen pada Februari 2016. Meski cenderung fluktuatif, penurunannya tidak signifikan, sehingga masih relatif stabil," tutur Nona.

Kompas TV Warga Jakarta "Curhat" ke Haji Lulung
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com