Ketum HMI Tak Jawab Semua Pertanyaan Penyidik Terkait Demo 4 November

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mulyadi P Tamsir selesai menjalani pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Mulyadi mulai diperiksa pada pukul 14.00 hingga pukul 18.00 WIB. Saat keluar, Mulyadi mengaku tak menjawab satu pun pertanyaan yang diajukan penyidik.

Ia memilih bungkam karena khawatir keterangannya disalahartikan penyidik kepolisian.

"Saya tidak memberikan jawaban apapun karena dikhawatirkan keterangan yang saya berikan itu hanya dijadikan alat pembenaran saja atas pernyataan Kapolda yang mengatakan HMI provokator dan HMI dalang kericuhan," ujar Mulyadi, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/11/2016).

Mulyadi menuturkan, selama dua kali menjalani pemeriksaan pada Kamis (10/11/2016) dan Selasa (15/11/2016), penyidik mengajukan 50 pertanyaan kepadanya.

Dari seluruh pertanyaan itu, Mulyadi mengaku tak menjawab satu pun pertanyaan yang diajukan penyidik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, kata Mulyadi, berkaitan dengan aksi demonstrasi 4 November yang berujung ricuh dan empat kader HMI yang dijadikan tersangka serta ditahan di Mapolda Metro Jaya.

"Seputar itulah pertanyaannya. Pertanyaan pada saat aksi, bukti administratif hubungan antara saya dan teman HMI yang saat ini ditahan," ucap dia.

Mulyadi tak mempermasalahkan jika dirinya disebut tak kooperatif karena tidak menjawab pertanyaan polisi. Menurut dia, itu adalah haknya sebagai warga negara Indonesia.

"Itu kan hak saya sebagai warga negara dan hak konstitusional saya gunakan. Justru saya datang ini sebagai bentuk (langkah) kooperatif," ucap Mulyadi.

Terkait demo 4 November yang berujung ricuh itu, polisi telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Amijaya Halim, Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Romadon Reubun, dan Muhammad Rizki Berkat.

Untuk Amijaya Halim yang merupakan Sekjen HMI, polisi telah melepaskannya meski status tersangkanya masih melekat.

Sementara itu, keempat anggota HMI lainnya masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Kelimanya disangka melanggar Pasal 212 jo Pasal 214 KUHP yang mengatur soal kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.