Djarot Minta KPU DKI Jamin Netralitas Warga yang Hadiri Debat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berharap KPU DKI Jakarta menghadirkan elemen masyarakat yang netral dalam debat cagub-cawagub DKI Jakarta.

Adapun KPU DKI Jakarta berencana menghadirkan elemen masyarakat dalam debat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 12 April 2017.

"Kalau memang harus melibatkan kelompok warga, harus ada jamiman itu betul-betul murni. Yang artinya independen tidak berpihak satu dan yang lain," kata Djarot, disela kampanye di Lubang Buaya, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2017).

(baca: Warga Bisa Ajukan Pertanyaan dalam Debat Cagub-Cawagub DKI)

Menurut Djarot, elemen warga yang dihadirkan juga harus dapat merepresentasikan persoalan yang dihadapi warga Jakarta, disesuaikan dengan tema debat.

"Misalnya komunitas tentang kaum disabilitas, komunitas perempuan dan anak, komunitas transportasi. Itu yang saya pikir kalau menurut hemat saya bisa dilibatkan. Dengan catatan, betul-betul independen," ujar mantan Wali Kota Blitar tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam debat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Masyarakat akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung pada dua pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta.

"Nanti kami ingin mengajak masyarakat untuk hadir di forum debat dan menanyakan langsung kepada calon gubernur dan wakil gubernur tentang persoalan keseharian yang mereka hadapi," ujar Sumarno, Rabu (29/3/2017).

(baca: Debat Cagub-Cawagub DKI Akan Kembali Digelar di Bidakara)

KPU DKI Jakarta saat ini tengah membentuk tim independen untuk mendata elemen masyarakat yang netral untuk dihadirkan dalam debat tersebut. Pertanyaan yang diajukan pada kandidat juga harus positif dan tidak menyerang.

"Misalnya pengusaha kecil, kesulitan mereka itu apa sih, dari sisi modal, tempat usaha. Kemudian guru-guru honorer yang sudah bertahun-tahun tidak diangkat, buruh atau komunitas yang lain, atau pengguna layanan umum, misalnya transportasi umum, itu diberi kesempatan," kata Sumarno.