JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menganggap wajar Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk program bedah rumah.
"Menurut saya wajar, tetapi perencanaan harus dipastikan dan tidak tertutup dan tidak seakan-akan kejar tayang dan 19 April 2017 (pencoblosan pilkada)," kata Sandiaga di Jakarta Pusat, Minggu (9/4/2017).
Sebab, menurut Sandaiaga, pola pemerintahan ke depan harus terbuka. Dia menginginkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat, termasuk sektor swasta, dalam pemerintahan.
"Tentunya dibuka kemungkinan untuk diberikan kesempatan mereka untuk berpartipasi," kata dia.
(Baca juga: Tanggapan Anies soal Dana CSR untuk Program Bedah Rumah)
Kendati demikian, Sandiaga mengkhwatirkan soal keterbukaan dan transparansi. Dia pun siap mengkritik bila Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan hanya perusahaan tertentu.
Kerja sama dengan pola seperti ini, kata dia, tentu akan memunculkan "like" dan "dislike".
"Karena nanti siapa cepat, dia dapat, yang cepat, dia yang mendapatkan informasi dan dekat dengan kekuasaan. Ini harus ubah. Supaya tak ada 'like' dan 'dislike'," ujar Sandiaga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Arifin sebelumnya mengatakan, program bedah rumah di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Menurut Arifin, program bedah rumah akan menggunakan dana CSR.
(Baca juga: Sumarsono: Bedah Rumah oleh "Pasukan Merah" Tak Mengandung Unsur Politis)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.