Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU DKI Telusuri 33.000 DPT Bermasalah

Kompas.com - 10/04/2017, 07:22 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Moch Sidik, mengatakan ada sekitar 33.000 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 yang identitasnya tidak tercantum dalam basis data kependudukan DKI Jakarta.

Hal itu diketahui setelah KPU DKI Jakarta bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta memverifikasi temuan data invalid dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang menjadi basis penetapan DPT.

"Yang sedang kami pastikan ada 33.000 hasil verifikasi Dukcapil itu tidak ada di database. Makanya kami ingin ngecek ulang," ujar Sidik, kepada Kompas.com, Minggu (9/4/2017).

(baca: Total DPT Pilkada DKI Putaran Kedua Mencapai 7,2 Juta Pemilih)

Sidik menuturkan, permasalahan data 33.000 pemilih itu berkaitan dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK). Oleh karena itu, KPU DKI Jakarta kembali meminta bantuan Disdukcapil untuk memverifikasi ulang identitas-identitas yang bermasalah tersebut melalui sistem administrasi informasi kependudukan (SIAK).

"Makanya, Senin kami ingin pastikan Dukcapil sudah mendapatkan hasilnya," kata dia.

Sidik menuturkan, apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang pemilih dengan identitas tersebut memang tidak terverifikasi di dalam basis data kependudukan, KPU DKI Jakarta akan menandai nama yang bersangkutan dalam DPT.

Penandaan dilakukan karena DPT yang telah ditetapkan tidak bisa berubah.

"Kami tulis di DPT itu kepastian bahwa orang itu sebenarnya secara administrasi tidak memenuhi syarat," ucap Sidik.

(baca: Tim Anies-Sandi Tolak Tanda Tangani Penetapan DPT Jakbar dan Jaktim)

Data dalam DPT yang telah diverifikasi itu kemudian akan diserahkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) kelurahan dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Tujuannya agar PPS dan KPPS mengetahui nama-nama yang tidak memenuhi syarat namun masih tercantum di dalam DPT.

"C6 (pemberitahuan memilih)-nya nanti ditahan, tidak disampaikan karena administrasinya tidak memenuhi syarat," ujar Sidik.

(baca: Djarot: DPT Enggak Bisa Digelembung-gelembungin)

Adapun DPT putaran kedua yang telah ditetapkan KPU DKI Jakarta berjumlah 7.218.280 pemilih dengan TPS sebanyak 13.034.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com