Sekda DKI: Sepanjang Program Anies-Sandi Ada Manfaatnya, Usulkan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah berkomentar tentang rencana DPRD DKI Jakarta mengembalikan rencana anggaran 2018 jika tidak diisi dengan program gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut Saefullah, pihaknya terbuka atas usulan program yang disampaikan tim Anies-Sandi. Nantinya, usulan tersebut akan dibahas bersama.

"Sekarang dia punya masukan apa lagi? Nanti dikelola, dibahas bareng-bareng, program ini pro ke mana. Kalau kita sih ukurannya gampang, sepanjang ada asas manfaat buat masyarakat ya oke, usulkan saja," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/6/2017).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya menyayangkan draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018 yang menjadi acuan dalam menyusun KUA-PPAS hanya mengakomodasi 3.000 kegiatan senilai Rp 1 triliun milik Anies-Sandi.

(Baca juga: DPRD DKI Tolak Rencana Anggaran 2018 jika Tidak Diisi Program Anies-Sandi)

Menurut Saefullah, jumlah kegiatan itu memang usulan dari Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, sudah membuka pintu seluas-luasnya bagi Tim Sinkronisasi untuk memberi masukan.

"Tapi kalau Dewan ada pemikiran lain, dibuka saja. Saya rumusnya gampang, sebutin programnya apa, asas manfaatnya dibicarakan," ujar Saefullah.

Selain itu, Saefullah mengatakan, proses penyusunan rencana anggaran sudah berlangsung sejak Januari.

Aspirasi masyarakat dalam musrenbang dan hasil reses DPRD DKI juga sudah dimasukan. DPRD DKI Jakarta seharusnya sudah bisa memantau jauh-jauh hari.

Saefullah menjamin semua program yang masuk dalam rencana anggaran 2018 ini untuk kepentingan masyarakat.

"Kita sangat terbuka, tidak ada satu pun program titipan pejabat pemprov, cek saja, saya berani menjamin," ujar Saefullah.

(Baca juga: Program Anies-Sandi yang Masuk ke RKPD DKI 2018 Senilai Rp 1 Triliun)

Secara keseluruhan, ada sekitar 7.000 kegiatan yang masuk dalam RKPD 2018 dengan total anggaran Rp 74 triliun.

Itu sudah mencakup aspirasi dari tahapan musrenbang, reses DPRD DKI, dan kebutuhan masing-masing SKPD.