Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manajemen Grab: Kalau Pengemudi Tak Setuju Kode Etik, Silakan Keluar

Kompas.com - 06/07/2017, 18:27 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Grab Indonesia menyarankan para pengemudinya yang tidak setuju dengan larangan penggunaan "fake GPS" untuk berhenti menjalin kemitraan.

Managing Director Grab Indonesia Rizdki Kramadibrata menyatakan, hubungan antara manajemen dan pengemudi tidak bersifat terikat, tetapi kemitraan.

Dengan demikian, pengemudi diberi keleluasaan apabila ingin mengakhiri kemitraan itu kapan saja.

"Apa ada ikatan dari Grab? Apa ketika mereka memutuskan tidak lagi menjadi pengguna, kami bilang tidak bisa? Mereka bisa kapan saja meninggalkan Grab," kata Rizdki di Kantor Grab, Gedung Lippo Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

(Baca juga: Manajemen Minta Pengemudi Bukan Grab Tak Ikut Mediasi pada 10 Juli)

Saran itu disampaikan Rizdki kepada para pengemudi yang baru saja di-suspend karena kedapatan menggunakan fake GPS.

Dalam penggunaan fake GPS, seorang pengemudi dapat menerima pemesanan dari calon penumpang yang tidak berada di lokasi yang sama dengan dirinya.

Menurut Rizdki, larangan penggunaan fake GPS merupakan kode etik yang tidak boleh dilanggar.

Ia menyebut peraturan mengenai hal tersebut rutin disampaikan kepada para pengemudi, bahkan sejak awal mereka menjalin kemitraan.

Rizdki menegaskan, larangan penggunaan fake GPS bertujuan mempertahankan kualitas layanan dan mencegah dirugikannya penumpang dan pengemudi lain yang bekerja dengan jujur.

"Sehingga ketika mereka menuntut hapus kode etik. Padahal kode etik dibuat untuk melindungi penumpang. Kalau tidak setuju dengan kode etik ini, simpel, keluar. Tidak usah pakai Grab," ujar Rizdki.

(Baca juga: Manajemen Grab Sebut Banyak Pengunjuk Rasa yang Bukan Pengemudinya)

Ia menegaskan, manajemen Grab tidak berkenan bermitra dengan pengemudi yang tidak mau menghormati penumpang dan rekannya sesama mitra pengemudi lainnya.

"Kalau ada yang tidak setuju, silahkan saja menggunakan platform lain yang menutut mereka lebih ringan persyaratannya," kata Rizdki.

Kompas TV Insentif Batal, Pengemudi Grab Gelar Aksi Mogok dan Demo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Megapolitan
Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com