Taufik: Rotasi Pejabat Eselon II Kasih Saja ke Gubernur Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan seharusnya Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak merotasi pejabat eselon II. Menurut dia, hal tersebut akan membuat kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lambat.

"Rotasi pejabat eselon II tidak usah lah, kasih saja ke gubernur baru. Begitu Anda ubah sekarang, kinerjanya pasti langsung melambat," ujar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (12/7/2917).

Taufik menuturkan, pejabat yang baru dilantik pasti membutuhkan adaptasi terhadap pekerjaan barunya. Taufik khawatir rotasi pejabat eselon II di penghujung pemerintahan Djarot justru membuat kinerja Pemprov DKI menurun.

"Sejago-jagonya orang kalau menduduki jabatan baru, pasti adaptasi juga," ujar dia.

(baca: Rencana Perombakan Pejabat pada Akhir Masa Jabatan Djarot)

Taufik mengatakan perombakan sebaiknya dibatasi pada eselon III dan IV saja. Jabatan yang kosong karena ditinggal PNS yang pensiun atau meninggal juga harus diisi.

Namun, pejabat eselon II tidak perlu diganti saat ini. Adapun, pejabat eselon II yang akan diganti rencananya adalah Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi dan Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo.

Wahyu akan digantikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Husein Murad, sedangkan Budi Utomo akan digantikan oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah.

Djarot akan merealisasikan rencana perombakan itu jika sudah mendapat izin Menteri Dalam Negeri. Izin dari Mendagri harus diperoleh karena masa jabatan Djarot kurang dari enam bulan lagi.

Pada Oktober 2017, Anies-Baswedan-Sandiaga Uno akan dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

(baca: Djarot: Kerja Kami Harus Maksimal sampai Oktober)