Jokowi Serahkan Biang Urbanisasi ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, besarnya arus urbanisasi disebabkan oleh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk mengatasi hal itu.

"Yang benar pemerataan pembangunan di daerah, mendorong investasi, tidak hanya di Jakarta. Tapi itu urusan pemerintah pusat, bukan urusan saya," ujarnya di Balaikota Jakarta, Selasa(13/8/2013).

Jokowi mengatakan, tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus operasi yustisi kependudukan atau OYK dan menggantinya dengan operasi pembinaan kependudukan atau binduk. Ia berharap operasi binduk tersebut efektif.

"Dari awal kan sudah sosialisasi keluarga, jangan bawa anggotanya lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan itu bisa mengatasinya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia tidak bermaksud menjadikan Kota Jakarta sebagai kota tertutup. Namun, mengingat banyaknya kaum urban, ia hanya bisa menyampaikan pesan agar warga pendatang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan khusus untuk tidak mengadu nasib di Jakarta.

"Enggak bisa dong (melarang warga datang ke Jakarta). Itu hak ekonomi mereka, masak Jakarta mau kita pagerin, digembok, ya enggak mungkin," ujarnya.

Oleh sebab itu, Jokowi berharap pemerintah pusat dapat menumbuhkan iklim ekonomi yang baik di daerah lain. Dengan demikian, warga tak perlu berjudi nasib di kota lain.