Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.200 Buruh di JIEP Pulogadung Dipecat

Kompas.com - 19/08/2013, 15:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 1.200 buruh di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, terpaksa dipecat. Pemutusan hubungan kerja itu terjadi karena perusahaan yang mempekerjakan mereka tak sanggup menggaji pekerja sesuai upah minimum provinsi.

"Ada sekitar 1.200 buruh dari sekitar 60 perusahaan yang terpaksa dirumahkan," kata Ketua Hubungan Industrial Dewan Pengurus Kota Apindo Jakarta Timur Bambang Adam kepada wartawan, Senin (19/8/2013) siang.

Bambang mengatakan, perusahaan-perusahaan itu tak sanggup memenuhi upah minimum provinsi (UMP) yang dianggap terlalu tinggi. Alasan lainnya, order ke perusahaan itu kian bulan semakin menurun. "Perusahaan kesulitan melakukan pengupahan kepada buruh itu, makanya dirumahkan," ujarnya.

Menurut Bambang, PHK merupakan kebijakan yang paling rasional bagi perusahaan untuk dapat melanjutkan roda perusahaannya. Ia mengatakan, para buruh itu akan di-PHK secara bertahap mulai Agustus 2013. Ia menyebutkan, ada perusahaan yang terpaksa memecat 200 buruh, ada pula yang merumahkan 40 atau 60 buruh.

Di kawasan industri Pulogadung tersebut, terdapat sekitar 300 pabrik yang memproduksi berbagai kebutuhan, mulai dari garmen, farmasi, elektronik, hingga kertas. Berdasarkan keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, perusahaan-perusahaan itu wajib membayarkan upah sesuai UMP DKI 2013 sebesar Rp 2.216.243,68. Angka itu lebih rendah dibanding tuntutan buruh Rp 2.799.067.

Angka tersebut didapat setelah sebelumnya digelar rapat beberapa perwakilan buruh yang menyerahkan rekomendasi UMP DKI 2013 sebesar Rp 2.799.067 atau 141,45 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ditetapkan nilainya sebesar Rp 1.978.789. Tuntutan tinggi para buruh dilandasi karena selama kurun waktu lebih dari lima tahun, nilai UMP DKI kerap di bawah dari hasil survei KHL pekerja lajang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com