Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Naik Mobil Murah, Sanggup Enggak Bayar Rp 100.000 Sekali Lewat?

Kompas.com - 11/09/2013, 16:56 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Apabila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo khawatir dengan kebijakan pemerintah pusat terkait mobil murah, hal berbeda justru diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki santai dengan banyaknya mobil murah yang akan menambah kemacetan di Ibu Kota.

"Enggak takut, biasa saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (11/9/2013).

Basuki yakin Jakarta tidak akan macet dengan kehadiran mobil murah. Yang terpenting, kata dia, DKI memiliki transportasi massal yang baik dan nyaman.

Selain itu, DKI juga akan memberlakukan sistem zonasi parkir dengan tarif mahal, baik off-street maupun on-street. Electronic road pricing (ERP) juga diyakininya membuat warga enggan menggunakan kendaraan pribadi ke tengah kota.

"Misalnya kamu naik mobil murah, sanggup enggak bayar Rp 100.000 sekali lewatnya?" kata Basuki.

Hingga saat ini, kata dia, penerapan ERP masih dalam tahap tender investasi. Sistem pembayaran ERP akan menggunakan satelit, on board unit (OBU), dengan memotong uang yang ada di bank.

Sistem ERP dengan OBU ini, kata dia, menyerupai kartu kredit. Pemilik mobil nantinya akan menerima tagihan dari sensor yang memantau OBU di dalam kendaraan. ERP ini juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2012-2017.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, ERP diyakini dapat mencegah mobil masuk ke Ibu Kota. "Tapi, tetap syarat utamanya bus sedang dan transjakarta mesti siap dulu. Kalau enggak, nanti kasihan warga tidak punya pilihan," kata Basuki.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebelumnya sempat mengatakan kebijakan mobil murah akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat. Kebijakan itu bertolak belakang dengan kebijakan lainnya untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Bahkan ia menyebut, segala kebijakan pembatasan kendaraan seperti ganjil genap atau ERP akan menjadi sia-sia dengan adanya kebijakan mobil murah.

Oleh karena itu, Jokowi pun memastikan kebijakan mobil murah itu akan menambah macet Jakarta. Pasalnya, jumlah kendaraan akan terus bertambah, seiring dengan meningkatnya taraf hidup warga Ibu Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Megapolitan
Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Megapolitan
Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com