Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Semua Orang Berteriak Jakarta Semakin Macet"

Kompas.com - 20/11/2013, 09:15 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lebih dari satu tahun dipimpin Joko Widodo, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Priya Ramadhani menyebut wajah transportasi Jakarta belum berubah menjadi lebih baik. Malah, keluhannya semakin macet.

Priya Ramadhani mengungkapkan, janji Jokowi-Basuki mengurai kemacetan di Jakarta sempat memberikan harapan besar. Namun, harapan itu justru berbalik dengan munculnya kemacetan baru di setiap ruas jalan.

"Faktanya dapat dirasakan sekarang. Semua orang berteriak Jakarta semakin macet," kata Priya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/11/2013).

Priya berpendapat, untuk mengurai kemacetan tidak cukup hanya mengandalkan jurus menambah jumlah unit angkutan umum dan transjakarta, atau membangun angkutan massal baru, seperti mass rapid transit (MRT) dan monorel.

Menurutnya, banyak indikator yang perlu mendukung tiap pembuatan kebijakan. Misalnya, untuk penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Hingga kini, lanjut dia, sistem itu belum berjalan karena belum didukung oleh dasar hukum yang kuat.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI menyebutkan payung hukum untuk kebijakan ini terkendala belum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Setelah PP tersebut diterbitkan, masih ada kendala lainnya dengan adanya perubahan PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. PP tersebut belum menyebutkan pembatasan terhadap sepeda motor untuk masuk ke dalam lintasan jalur berbayar.  

Begitu juga dengan rencana pengambilalihan Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) dari BUMN menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, dan bergabung dengan transjakarta dan transportasi massal lainnya. Priya menjelaskan, hingga kini pengambilalihan itu juga belum terlaksana.

"Sepertinya progres kerja mereka (Jokowi-Basuki) di luar apa yang dibayangkan sebelum ini," kata besan Aburizal Bakrie tersebut.  

Selain itu, sulitnya pengadaan bus sedang ditengarai karena pengusaha bus dan produsen belum mampu memenuhi permintaan Gubernur Jokowi yang memberi syarat berbahan bakar gas (BBG) pada bus sedang dan transjakarta tersebut. Di Jakarta pun, ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) masih minim. Oleh karena itu, apabila nantinya ratusan bus sedang dan transjakarta itu jadi datang, SPBG harus bertambah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com