Jokowi Pangkas 20.000 Mata Anggaran APBD 2014

"Semula sampai 50.000 mata anggaran. Nah, untuk tahun depan kita rampingkan jadi tinggal 30.000 mata anggaran saja," kata Wahyu kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Perampingan ini sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kendati demikian, 30.000 mata anggaran itu belum termasuk dengan kegiatan-kegiatan kelurahan dan kecamatan. Sebab, kegiatan di kelurahan dan kecamatan cukup banyak dan melibatkan masyarakat langsung.

Kegiatan yang disetujui adalah seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Penyesuaian itu dimaksudkan agar Pemprov DKI Jakarta fokus dalam melaksanakan berbagai program unggulan. Ribuan mata anggaran kegiatan itu juga telah sesuai dengan 12 program prioritas dalam Rancangan APBD 2014.

"Selain dengan perampingan mata anggaran, pengawasan dilakukan juga dengan sistem e-budgeting. Kemudian semua kegiatan ditampilkan melalui website resmi Pemprov DKI Jakarta, www.jakarta.go.id," kata Wahyu.

Program prioritas itu, antara lain, pengembangan sistem transportasi yang meliputi pembebasan lahan koridor MRT senilai Rp 521 miliar, pengadaan unit transjakarta senilai Rp 3 triliun, dan pengadaan bus sedang untuk peremajaan angkutan umum senilai Rp 1,64 triliun.

Untuk antisipasi banjir rob dan genangan, meliputi pembebasan lahan Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter senilai Rp 1,66 triliun; pembangunan dan penguatan tanggul senilai Rp 179,20 miliar; pengerukan sungai, saluran, waduk, situ, dan embung senilai Rp 140,36 miliar; pembangunan sistem polder dan pompa Rp 119,96 miliar; pembangunan tanggul dan pengamanan pantai senilai Rp 150 miliar; serta pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai Rp 600,50 miliar.

Untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi pembuatan sumur resapan dan lubang biopori senilai Rp 121,50 miliar, peningkatan kualitas air sungai senilai Rp 100 miliar, penanganan kebersihan senilai Rp 859,45 miliar, serta revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan senilai Rp 252 miliar.

Kemudian, program peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota yang meliputi pembangunan rusunawa terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan, dan olahraga senilai Rp 148,02 miliar. Serta penataan dan pembangunan kampung deret senilai Rp 1,19 triliun.

Ada juga program peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, antara lain melalui pembebasan lahan dan pembangunan taman Waduk Ria Rio senilai Rp 1,13 triliun dan pembebasan lahan serta pembangunan RTH interaktif, hutan, dan makam senilai Rp 791,68 miliar.

Selanjutnya peningkatan kualitas pendidikan dengan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) senilai Rp 799,81 miliar dan rehabilitasi gedung sekolah senilai Rp 834,62 miliar. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Kartu Jakarta Sehat (KJS) senilai Rp 2,05 triliun dan pembangunan RSUD senilai Rp 216,56 miliar.

Program prioritas lainnya adalah peningkatan pelayanan publik, yang meliputi peningkatan pelayanan prima di 267 kelurahan dan 44 kecamatan senilai Rp 1,47 triliun, serta rehabilitasi dan pembangunan kantor lurah dan camat senilai Rp 190,41 miliar. Program prioritas selanjutnya adalah pembangunan budaya multikultur, yang meliputi penataan kawasan Kota Tua senilai Rp 51 miliar, pembangunan Masjid Raya Jakarta senilai Rp 200 miliar, dan pengembangan perkampungan budaya Betawi senilai Rp 97,20 miliar.

Selanjutnya, pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda. Program itu meliputi pembangunan Stadion BMW senilai Rp 566,73 miliar, rehabilitasi gelanggang remaja kecamatan senilai Rp 177,87 miliar, serta pembangunan ruang bawah tanah Monas berupa lorong pejalan kaki, area parkir, dan arena pertunjukan senilai Rp 20 miliar.

Program pemanfaaatan ruang kota meliputi penataan jalur pedestrian termasuk pada kawasan Jalan MT Haryono, Rasuna Said, Casablanca, dan Jalan Prof Dr Satrio senilai Rp 103,45 miliar, dan perbaikan trotoar senilai Rp 113,49 miliar. Program prioritas terakhir adalah program pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Program ini meliputi pembangunan dan rehabilitasi lokasi binaan atau pasar untuk pedagang kaki lima (PKL) senilai Rp 273,70 miliar, serta penataan dan relokasi PKL senilai Rp 129,95 miliar.