Belum Ada Kejelasan, Hibah untuk Daerah Penyangga Jakarta Distop

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, hibah untuk normalisasi daerah aliran sungai daerah penyangga Jakarta berhenti hingga pada APBD DKI 2013 saja. Hal tersebut terjadi lantaran adanya beberapa kendala di lapangan, termasuk belum ada kejelasan soal lokasi pembuatan waduk.

Ditemui di Balaikota Jakarta, Selasa (3/12/2013) siang, wanita yang akrab disapa Yani itu mengatakan, tahun ini Pemprov DKI menggelontorkan Rp 45 miliar untuk delapan kota dan kabupaten penyangga Ibu Kota. Normalisasi daerah aliran sungai (DAS) dilakukan dengan merobohkan bangunan di kanan-kiri sungai.

Setelah tahun ini memperbaiki kondisi DAS, Pemprov DKI merencanakan pembuatan waduk atau embung di daerah penyangga pada tahun depan. Waduk atau embung berguna mengendalikan debit air dari wilayah hulu ke hilirnya, yakni Jakarta.

"Di APBDP 2013 kan sudah dianggarkan Rp 45 miliar. Tapi di RAPBD 2014 belum diletakkan karena kita belum mengetahui pasti letak waduk atau embung di mana. Daripada menimbulkan silpa (selisih penggunaan anggaran), makanya tahun depan kita tahan," ujar Yani kepada wartawan.

Kendati demikian, Yani mengatakan bahwa Pemprov DKI tetap akan melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi banjir. Langkah itu meliputi pengoptimalan koordinasi dengan Badan Kerja Sama Pembangunan atau BKSP Jabodetabek. Pemprov DKI juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan normalisasi waduk yang telah ada. Hal itu disebabkan kebijakan pembangunan yang melibatkan dua provinsi merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Untuk BKSP, kita ada uang koordinasi, sedangkan Kementerian PU itu kita harapkan pusat bantu memelihara situ yang ada," kata Yani.

Pemprov DKI Jakarta menghibahkan dana kepada Pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Hibah itu untuk memperbaiki kondisi daerah aliran sungai di wilayah hulu di daerah penyangga tersebut. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membeli lahan bangunan yang dibangun di DAS, membongkar bangunan di tepian DAS, dan pembuatan daerah resapan biopori di daerah permukiman, serta lain-lain.