Jokowi Pertanyakan Tuntutan Rp 2 Miliar oleh Warga Taman Burung Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak habis pikir dengan tuntutan ganti rugi miliaran rupiah yang diminta oleh warga atas pembongkaran bangunan di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Hah, Rp 2,5 miliar? Logikanya di mana?" kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (17/12/2013) sore.

Jokowi tidak berubah pendirian soal penegakan hukum kepada warga yang menyerobot tanah milik negara selama bertahun-tahun itu. Menurut dia, warga yang tinggal di sana bukan warga yang patuh hukum, melainkan penyerobot lahan negara. Jokowi menilai warga telah memetak tanah negara dan menyewakannya kepada warga lain.

"Coba saja cek, ada IMB-nya tidak, ada sertifikatnya tidak. Kalau warga murni kayak Pluit, Ria Rio, baru bisa. Kalau kita turuti mau warga, berarti kita ndak benar," kata Jokowi.

Jokowi meminta penegakan hukum yang dilakukan tidak dikaitkan dengan alasan kemanusiaan. Menurut dia, jika Pemerintah Provinsi DKI memberi uang ganti rugi atas nama kemanusiaan bagi para pelanggar aturan, maka hal itu dapat memicu pelanggaran di lahan negara yang diduduki warga lain.

Sampai saat ini, sebagian warga masih bertahan di Taman Burung Waduk Pluit meskipun tempat tinggal mereka telah diratakan dengan tanah pada Kamis pekan lalu. Warga menolak tawaran pindah ke rumah susun dan tetap menuntut ganti rugi.

Ali (38), warga setempat, meminta ganti rugi atas biaya yang ia keluarkan untuk membangun 10 rumah permanen senilai Rp 4 miliar. Pengusaha pelelangan ikan itu berharap Pemprov DKI memberikan ganti rugi minimal separuh dari biaya yang ia keluarkan. Tuntutan ganti rugi juga disampaikan oleh warga lain, tetapi tidak sampai menyebut nominal.