Ahok: Birokrat DKI Paling Pintar Cari-cari Alasan

Dia mencontohkan yang terjadi pada jajaran Dinas Pertamanan. Basuki mengaku pernah meminta agar dinas itu tidak menganggarkan lagi dana untuk pengelolaan taman-taman kota. Sebab, menurutnya, akan ada beberapa pihak luar yang berencana akan mengambil alih pengelolaan taman di Jakarta.

Namun, menurut dia, rencananya tersebut tidak didukung. Padahal, katanya, bila didukung, maka Pemprov DKI akan dapat menghemat anggaran Rp 5-10 miliar per tahun per taman.

"Seluruh anggaran taman-taman besar di tepi jalan raya mestinya di-lock (tidak digunakan). Ngapain keluar duit, Bank Mandiri dan bank-bank lain pada mau bantu ngerjain tu taman. Eh, tapi mereka (Dinas Pertamanan) tidak mau kasi (pengelolaannya ke pihak lain)," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Basuki berujar, tidak akan ada kerugian apapun yang akan dialami oleh warga Jakarta apabila pengelolaan taman diserahkan ke pihak lain. Bahkan, selain dapat menghemat anggaran, ia menjamin taman-taman akan lebih baik jika diserahkan pengelolaannya ke pihak lain. Ia pun menjamin warga tidak akan kehilangan kebebasannya untuk berkunjung ke taman.

Selain itu, Basuki berpendapat, selama ini pengelolaan taman-taman oleh Dinas Pertamanan tak membuat taman di Jakarta lebih baik, walaupun dengan pendanaan yang besar. Basuki lalu mencontohkan Lapangan Banteng, di Jakarta Pusat, yang terkesan menyeramkan saat malam hari. Padahal, kata dia, kawasan tersebut menyerap anggaran lima persen setiap tahunnya.

"Berani tidak malam-malam ke Lapangan Banteng? Takut kan. Terus kenapa harus keluarin duit Rp 5 miliar untuk direhab terus setiap tahun. Apa yang direhab Rp 5 miliar. Terus belum lagi perawatan penjagaan dan pegawai yang sampai Rp 10 miliar," ujarnya.

Karena itu, Basuki menduga, tidak disetujuinya rencananya tersebut lebih disebabkan karena jajaran Dinas Pertamanan yang tidak mau kehilangan proyek pengelolaan taman yang jumlahnya relatif besar itu.

Adapun alasan dari Dinas Pertamaman yang mengkhawatirkan warga Jakarta akan kehilangan kebebasannya dalam mengunjungi taman, Basuki menilainya hanyalah alasan yang dibuat-buat.

"Jangan-jangan hanya karena Rp 5 miliar. 20 persen dari Rp 5 miliar kan Rp 1 miliar, lumayan tuh masuk kantong sendiri. Kalau mereka ada alasan, saya pikir itu karena dicari-cari. Orang di sini (Birokrat DKI) kan memang paling pintar cari alasan," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

"Ingat tidak waktu pajak bus sumbangan. Awalnya mereka bilang rugi, begitu saya buktikan untung, mereka bilang untuk penerimaan bus harus izin Mendagri. Begitu saya buktikan tidak perlu, mereka cari alasan lagi, bilangnya bus di DKI harus pakai solar. Mati aja lu!" tukas Basuki.