Dibidik, Tersangka Lain Kasus Korupsi Proyek Normalisasi Saluran Air

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Asep Sontani mengatakan, sejauh ini dua orang berinisial IS dan MS yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari pelaksana proyek.

"Sementara masih dari rekanan. Dalam penyelidikan, kami mencari siapa yang paling bertanggung jawab," kata Asep, di kantor Kejari Jaktim, Jumat (30/5/2014).

Dua orang tersebut, lanjutnya, merupakan pemborong yang melaksanakan kegiatan pembangunan dari Suku Dinas Pekerjaan Umum (SDPU) Tata Air Jakarta Timur. Ketika disinggung dugaan keterlibatan pejabat SDPU Tata Air, Asep menyatakan hal itu akan diselidiki.

"Masih dalam pengembangan penyidikan, karena dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tidak sendiri. Pasti ada tersangka lain yang lagi kita dalami dalam penyidikan kita," ujar Asep.

Asep melanjutkan, belasan saksi terkait telah diperiksa atas kasus dugaan korupsi tersebut. "Untuk (proyek) normalisasi ini 12 saksi kita periksa," ujar Asep.

Meski belum ada pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus ini, pihak Kajari Jaktim menyatakan telah memeriksa Kepala SPDU Tata Air Jakarta Timur berinisial JW sebagai saksi. "Iya, kasudinnya sudah kita periksa sebagai saksi," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Silvia Desty Rosalina.

Sebelumnya, IS merupakan pelaksana proyek normalisasi saluran air di RW 13 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. IS selaku pelaksana proyek diduga telah melakukan pembangunan saluran air tidak sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian atau kontrak.

Proyek saluran air yang dilaksanakan tersebut memiliki nilai kontrak pengerjaan Rp 1,4 miliar lebih. Akibat tidak dikerjakan sesuai spesifikasi dan perjanjian kontrak, negara dirugikan hingga Rp 275 juta lebih.

Tersangka MS merupakan pelaksana proyek normalisasi saluran penghubung di Jalan I Gusti Ngurah Rai sisi selatan dan Jalan Sandang RW 17 Klender, Jakarta Timur. MS melakukan aksinya dengan modus yang sama.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut MS diduga melakukan pembangunan saluran penghubung yang tidak sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian atau kontrak. Akibatnya, dari nilai proyek Rp 925 juta lebih, negara dirugikan Rp 375 juta lebih.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Keduanya diancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.