"Siswa Turun dari Avanza, Kok Bisa Dapat KJP"

"Info dari lapangan, di Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat, ada info guru bertitel drs menerima KJP. Ada juga siswa turun dari mobil Avanza, kok bisa terima KJP," kata Lasro, di Balaikota Jakarta, Rabu (4/6/2014). 

Lasro juga mendapat laporan dari masyarakat, ada dua perempuan bersuamikan tukang ojek yang mengajukan permohonan KJP untuk anak-anak mereka. Namun, mereka justru tidak mendapatkan fasilitas Pemprov DKI tersebut. Ada pula peserta didik, yang ayahnya seorang kuli bangunan, tidak mendapat KJP.

Penyaluran KJP yang tidak tepat sasaran itulah yang menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, kata Lasro. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari masyarakat.

"Waktu kami sangat terbatas, pembenahan penerima KJP pada tahun 2014 ini mungkin tidak bisa mencapai angka 80 persen. Tapi, fakta-fakta ini akan kami jadikan acuan untuk verifikasi pada tahun 2015. Keadaan siswa di sekolah, kami jadikan standar penerima KJP," ujar mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI itu. 

Pada Senin dan Selasa (3/6/2014) lalu, Dinas Pendidikan DKI melakukan verifikasi data di tingkat sekolah. Pada Rabu (4/6/2014), data tersebut diserahkan ke tingkat suku dinas. Kamis (5/6/2014) dan Jumat (6/6/2014), data tersebut akan diolah di Dinas Pendidikan DKI dan diserahkan kepada BPKD DKI.

Proses pencairan anggaran KJP hanya membutuhkan waktu sekitar dua jam. Ia menjanjikan dana KJP akan cair pada pekan depan. Adapun anggaran KJP dalam APBD 2014 sebesar Rp 723,32 miliar dan disediakan bagi 611.000 calon penerima KJP. 

Penyaluran dana KJP kepada siswa ini dilakukan setiap tiga bulan. Namun, beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar penyaluran dana dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

Menurut Lasro, DKI memerlukan payung hukum untuk mengubah kebijakan tersebut. Selain itu, Pemprov DKI juga harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Bank DKI.
Adapun besaran dana KJP adalah Rp 240.000 untuk tingkat SMA/SMK/MA, Rp 210.000 untuk tingkat SMP/MTs, dan Rp 180.000 untuk tingkat SD/MI.

"Kalau Pak Wagub mau menaikkan nilai KJP, bisa saja, tapi tahun 2015 karena nilai ini sudah sesuai anggaran 2014," kata Lasro.