Ahok: 3,5 Bulan Lagi Roy Suryo Tak Lagi di Kemenpora

Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan stadion pengganti di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara, sesuai dengan syarat yang diminta Menpora.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, rekomendasi pembongkaran Stadion Lebak Bulus harus segera dikeluarkan agar proyek MRT dapat selesai tepat waktu. Apalagi, proyek pembangunan MRT bukan milik Pemprov DKI saja, melainkan juga melibatkan pemerintah pusat.

"Karena itu, harusnya pusat yang desak kamu (Roy). Gue mah santai aja. Kalaupun (stadion) tidak bisa dibongkar, ya tunggu, 3,5 bulan lagi juga sudah enggak ada Roy Suryo lagi di kementerian," ujar Ahok, di Balaikota Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Ahok kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah mendesak Roy untuk mengeluarkan rekomendasi pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Menurut dia, yang meminta rekomendasi bukanlah dia, melainkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah disepakati sebelumnya dengan Roy.

"Saya tidak pernah mendesak beliau. Surat yang dikirim ke dia kan kesepakatan ketika Pak Roy ketemu Pak Joko Widodo. Kan beliau datang ke sini (Balaikota). Habis itu, April Pak Jokowi mengirim surat supaya Menpora merekomendasi perobohan Stadion Lebak Bulus," jelasnya.

Sebelumnya, Menpora Roy Suryo merasa dijerumuskan oleh Basuki untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi. Sebab, lahan Taman BMW yang akan menggantikan Stadion Lebak Bulus akan dijadikan dipo MRT.

"Seseorang yang baru pelaksana tugas gubernur saja sudah berani desak seorang menteri untuk terbitkan rekomendasi. Padahal, kalau kami terbitkan rekomendasi, saya sama saja dengan menggantung semua staf Kemenpora untuk kemudian masuk ke gedung ini," kata Roy Suryo di Gedung KPK, Senin (23/6/2014).

Roy menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan Stadion Lebak Bulus ke Taman BMW tersebut. Menurut dia, pihaknya baru akan mengeluarkan rekomendasi jika status Taman BMW ini sudah bersih dan jelas.

"Kalau sudah clear dari KPK salah satunya karena kami harus verifikasi ini ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), ke Kemenkeu. Kami juga harus verifikasi ke Kementerian PU, semuanya clear, baru kami akan keluarkan rekomendasi," kata dia.