Basuni, yang mewakili warga, mengatakan, masih terdapat 24 bangunan yang belum diberikan ganti rugi pembebasan lahan. Padahal, pemberkasan pembebasan lahan di Panitia Pembebasan Tanah (P2T) sudah rampung seluruhnya.
"Tanahnya sih sudah diukur Pak, tapi belum dibayar, lahan sama bangunannya," ujar dia kepada Jokowi.
"Dulu kan waktu Februari 2014 Bapak datang ke sini janjinya April 2014 mau dibayar, tapi kok sampai sekarang belum dibayar juga," lanjut dia.
Basuni mengatakan, warga sekitar proyek waduk terganggu atas pembangunan waduk tersebut. Selain bising oleh ekskavator pengeruk waduk, udara pun semakin penuh debu karena lumpur hasil pengerukan waduk yang mengering.
Jokowi mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan merampungkan pembebasan lahan waduk tersebut. Ia tidak mengungkap mengapa pembebasan lahan terhambat. Namun, Jokowi berjanji pembebasan lahan rampung sebelum dia dilantik menjadi presiden.
"September 2014 besok kita selesaikan. Kalau enggak bisa pakai APBD, ya pakai perubahan," ujar Jokowi.
Data dari wali kota, waduk seluas 56 hektar itu memerlukan pembebasan lahan milik 300 kepala keluarga (KK). Pada Januari 2014, lahan milik 150 KK telah dibebaskan. Sementara itu, pada April 2014, terdapat 100 KK yang lahannya dibebaskan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.