Ini Alasan Pembatalan Pembangunan Pelabuhan di Marunda

Menurut Saefullah, pembatalan tersebut sudah mereka sampaikan ke pihak KBN secara langsung. "Kita kan sudah ada program untuk reklamasi di utara Jakarta ada 17 pulau. Yang direncanakan oleh KBN bertabrakan dengan Pulau O yang merupakan rencana reklamasi milik DKI," kata Saefullah, di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2014).

Saefullah menjelaskan, rencana pembangunan pelabuhan oleh KBN akan memakan lahan seluas 400 hektar. Dari jumlah tersebut, 20 hektar di antaranya merupakan area yang rencananya hasil reklamasi.

Lokasi tersebut rencananya akan dibuat sebagai business central zone (BCZ). "Mereka (KBN) sudah oke, minta maaf tidak akan bangun. Kita undang lagi mereka untuk membicarakan yang eksisting. Karena di lapangan diperlukan. Ada pemasukan buat negara, nanti kita akan bicarakan lagi," Saefullah menjelaskan.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengaku, tengah mencari cara agar pembangunan pelabuhan tetap dilanjutkan, karena Jakarta memerlukan penambahan pelabuhan baru karena Pelabuhan Tanjung Priok sudah terlampau padat.

"Walaupun secara peraturan tata ruang salah juga, pesan Pak Gubernur, secara tata ruang harus benar. Makanya dicariin cara tapi enggak boleh menghambat KBN atau yang lain membuat pelabuhan," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Apalagi, ujar Ahok, pihaknya berharap agar pengembangan pelabuhan tidak hanya dimonopoli oleh salah satu perusahaan saja, tetapi harus berbarengan dengan beberapa perusahaan lainnya.

"Kita tidak bisa hanya Pelindo yang monopoli kan. Kalau dia sampai tidak efisien, daya saing kita dengan negara lain juga repot. Bagaimana pun Jakarta tetap menjadi pusat yang paling baik untuk pelabuhan-pelabuhan ini," imbuh Ahok.

Pemberian izin pembangunan oleh KBN diberikan oleh Gubernur Joko Widodo, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Laut Bobby Mamahit di Balaikota Jakarta, Kamis (14/8/2014).