Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Fauzi Bowo Gubernur Terlalu Baik, Tidak Berani Rombak Ribuan Pejabat

Kompas.com - 02/01/2015, 14:02 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama melantik sekitar 4.000 pejabat eselon IV hingga II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Basuki mengklaim, perombakan ribuan pejabat ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan dan baru dialah yang berani menjalankan program ini.

"Saya berpikir, kenapa Pak Fauzi Bowo tidak terpilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, padahal beliau ini teman saya yang sikapnya juga mirip saya, marah-marah terus? Tetapi kenapa tidak terpilih (jadi gubernur)? Karena beliau terlalu baik tidak berani merombak pejabat sebanyak ini dan saya memilih untuk menjadi orang tidak baik hati dengan melaksanakan perombakan pejabat asal Jakarta Baru terwujud," kata Basuki, di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Lebih lanjut kepada ribuan pejabat yang baru dilantiknya itu, Basuki mengimbau agar pejabat melaksanakan lima tertib. Yakni tertib lalu lintas, tertib buang sampah pada tempatnya, tertib hunian, tertib demo, dan tertib pedagang kaki lima (PKL).

Tertib berlalu lintas, kata Basuki, artinya tiap pejabat tidak meminta personel Dinas Perhubungan DKI untuk memberi pengawalan saat sedang melakukan aktivitas. Sebab pengawalan voorijder itu lebih banyak diperlukan bagi ambulans, pemadam kebakaran, dan bus tingkat untuk membuka jalan.

Sementara tertib buang sampah, para pejabat terutama lurah dan camat yang baru dilantik harus dapat mengawasi pekerja harian lepas (PHL) yang bekerja di masing-masing kantor pemerintahan.

PHL bertugas membantu kinerja lurah dan camat terutama untuk hal kebersihan, genangan, dan jalan rusak. Kemudian tertib PKL adalah lurah dan camat harus membantu kinerja Suku Dinas UKM dan Dinas UKM untuk mendata PKL di wilayahnya.

Menurut Basuki, PKL boleh berdagang di jalan dan trotoar. "Tetapi tolong diatur jangan sampai buang sampah sembarangan, mengotori lingkungan, dan trotoar dikuasai PKL. Lurah dan camat harus tahu persis bagaimana mengaturnya," kata Basuki.

Selanjutnya, tertib hunian, Basuki mengimbau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya Dinas Perumahan dan Pemakaman DKI untuk mengawasi transaksi jual beli unit rusun. Selain itu, apabila ada penghuni rusun yang tidak memiliki tanda pengenal maupun kartu Bank DKI, maka Dinas Perumahan DKI harus tegas mengusir oknum tersebut.

Terakhir adalah tertib demo. Apabila ada demo atau aksi unjuk rasa, jangan sampai para pendemo menyebabkan macet jalanan dan merusak tanaman di taman.

"Kita semua harus hidup tertib dengan pendekatan hukum yang ada. Kalau masih tidak tertib, jika perlu angkat senjata sekalian, karena pemimpin punya hak untuk memegang senjata. Saya harap tahun ini, seluruh pegawai bekerja dengan baik dan staf terendah bisa membawa pulang gaji hingga Rp 12 juta," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com