Menurut dia, pembangunan depo di sana merupakan kesepakatan yang tercipta antara Pemprov DKI dengan PT JM.
"Lokasi (pembangunan) depo itu yang menentukan adalah Pemprov DKI. Kami, PT JM hanya mendesain saja," kata Sukmawati, saat dihubungi wartawan, Sabtu (10/1/2015).
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan telah mendapat nasihat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PERA) bahwa pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi berbahaya karena dapat menyebabkan waduk jebol dan mengakibatkan banjir.
Menanggapi hal itu, Sukmawati mengklaim pihak PT JM telah mendapat restu Menteri PU terdahulu Djoko Kirmanto untuk membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi.
"Menteri PU yang dulu sudah setuju (pembangunan) depo monorel di KBB (Kanal Banjir Barat). Pembangunan depo di Waduk Setiabudi itu dipilih atas kesepakatan bersama PT JM dan Pemprov DKI sebelum kami diminta untuk mendesain," kata Sukmawati.
Lebih lanjut, ia mengklaim di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemprov DKI dengan PT JM, kewajiban mengadakan lahan untuk pembangunan depo merupakan kewajiban Pemprov DKI. Oleh karena itu, pihaknya lebih memilih menunggu surat yang akan dikirim DKI pekan depan kepada PT JM. "Jadi kami akan tunggu saja apa keputusan DKI," ujar Sukmawati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.