Warga Diajak Awasi Penyusunan Anggaran

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik, Selasa (20/1/2015), mengatakan, sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) memungkinkan banyak pihak mengakses rancangan APBD. Sistem juga dapat menelusuri siapa yang memasukkan data, termasuk lokasi dan waktu, karena hanya pengguna terdaftar yang bisa mengubahnya.

Menurut Taufik, proses penyusunan Rancangan APBD 2015 belum final. Pada Selasa siang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama baru menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Karena itu, dia menilai aneh dengan dugaan anggaran siluman.

”Rincian poin-poin anggarannya saja baru akan dibahas setelah penyampaian jawaban itu. Saya kira tidak ada anggaran siluman itu. Eranya sudah berubah. Kini semua orang bisa mengawasi prosesnya. Sidang-sidang pembahasan dan sistemnya lebih terbuka,” kata Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana menambahkan, pihaknya telah mengklarifikasi ke tim anggaran pemerintah daerah terkait dugaan munculnya anggaran senilai Rp 8,8 triliun dalam Rancangan APBD 2015.

”Tim anggaran pemerintah memastikan tidak ada anggaran (siluman) itu. Barangkali yang dimaksud adalah perubahan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara) yang berubah dari Rp 79 triliun menjadi Rp 73 triliun,” ujarnya.

Sebelumnya, Basuki mengatakan telah mencoret usulan-usulan anggaran senilai total Rp 8,8 triliun. Usulan itu dinilai tidak perlu karena telah dianggarkan di pos lain atau karena tujuan dan manfaatnya tak jelas. Dia mencontohkan usulan anggaran sosialisasi surat keputusan gubernur yang nilainya mencapai Rp 46 miliar. Selain sosialisasi, ada usulan anggaran pembinaan dan pengawasan teknis.

Basuki mengatakan sudah tak ada masalah. Namun, dia menegaskan bakal menolak usulan anggaran yang tidak jelas, baik kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa.

Soroti pendapatan

Sebelumnya, pada sidang Rabu (14/1), sejumlah fraksi menyoroti sisi pendapatan dalam RAPBD 2015, terutama target yang tidak tercapai pada APBD 2014. Pencapaian yang belum optimal antara lain dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak bumi dan bangunan.

Dalam sambutannya, Basuki mengatakan, pihaknya sependapat dengan tanggapan Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional untuk menggelar sensus pajak daerah dan memutakhirkan potensi penerimaan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. (MKN)