Gubernur DKI Jakarta Berencana Jelaskan APBD kepada Mendagri

Anggota Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengungkapkan, jumlah APBD 2015 yang disetujui tidak berubah, yaitu Rp 73,08 triliun. Namun, ada sejumlah rincian program yang berbeda dalam dokumen yang dibahas bersama Dewan dengan dokumen yang diajukan eksekutif ke Kemendagri.

”Salah satu contohnya adalah upah pungut untuk petugas pajak. Upah pungut itu merupakan insentif bagi pegawai pajak agar bisa mencapai target. Oleh eksekutif, insentif itu ditiadakan. Kami sudah rekomendasikan agar tetap dianggarkan dengan pertimbangan target pajak bisa saja tidak tercapai jika tidak ada insentif bagi petugas,” ujarnya.

Contoh lain adalah honor bagi guru honorer yang masih di bawah upah minimum provinsi (UMP). Menurut Selamat, upah itu tidak dianggarkan eksekutif. Dewan ingin agar guru mendapatkan honor sebesar UMP.

Ada juga perbedaan soal anggaran untuk pembangunan Stadion BMW di Jakarta Utara sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus yang dibongkar untuk stasiun dan depo MRT. ”Masih ada sengketa hukum di lahan stadion itu. Mengapa eksekutif masih tetap menganggarkan pembangunannya? Kami ingin agar anggaran diberikan separuhnya saja sambil menunggu kejelasan status lahan itu,” tutur Selamat.

Dewan juga menyinggung masalah penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang simpang siur, rincian pendanaan untuk Kartu Jakarta Pintar, dan anggaran untuk operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selamat menambahkan, pihak eksekutif sendiri yang memasukkan data APBD, tetapi ketika ada mata anggaran hilang, eksekutif menyalahkan legislatif. Itu terjadi, misalnya, pada mata anggaran pengadaan truk sampah.

”Pembahasan di DPRD tahun ini sudah super cepat, hanya tiga pekan. Kami minta eksekutif menghormati kesepakatan yang ada,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, eksekutif mengikuti setiap pembahasan dengan DPRD. Namun, dia menekankan, tidak semua pembahasan dilakukan detail sampai satuan tiga. Di situlah kemungkinan terjadi perbedaan antara legislatif dan eksekutif.

”Soal upah pungut yang diajukan Dewan untuk petugas pajak, eksekutif memang tidak mau memasukkan dalam mata anggaran karena sudah ada tunjangan kinerja dinamis. Dobel dong kalau semua dianggarkan,” ujar Heru.

Saat ini, eksekutif fokus pada pembahasan perubahan APBD dan antisipasi pembahasan APBD 2016. Heru mengatakan, usulan anggaran akan dimulai dari tingkat terbawah, termasuk program yang akan diprioritaskan, sehingga tidak muncul usulan di tengah jalan saat sudah masuk tahap pembahasan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, persetujuan dari Dewan sudah diberikan saat Rapat Paripurna 27 Januari 2015. ”APBD sudah disetujui DPRD, lho. Sekarang semua sudah ranahnya Kemendagri. Yang jelas permintaan perbaikan dari Kemendagri sudah kami lakukan,” katanya.

Temui menteri

Terkait polemik penetapan APBD, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjelaskan permasalahan APBD 2015. ”Kami sudah sampaikan surat untuk meminta waktu bertemu menjelaskan persoalannya apa,” ujarnya.

Menurut Basuki, polemik terjadi karena anggota DPRD memotong 10-15 persen anggaran yang sudah disusun, lalu memasukkan rincian anggaran yang totalnya Rp 12,1 triliun. Rincian itu antara lain anggaran Rp 4,2 miliar untuk pembelian penyimpan listrik cadangan (uninterruptible power supply/UPS).

”Saya tanya ke lurah-lurah di Jakarta Barat, apa betul dia mau membeli UPS seharga Rp 4,2 miliar. Mereka menjawab tak pernah memasukkannya dalam anggaran. Tiba-tiba muncul di anggaran,” katanya.

Keterlambatan pencairan anggaran, kata Basuki, tidak terlalu berpengaruh kepada warga Ibu Kota asal pengurusan sampah, perizinan, dan layanan publik tidak terpengaruh.

Kasus anggaran siluman pernah mencuat pada November 2014. Saat itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta menemukan pos anggaran fiktif dalam APBD, antara lain di Dinas Pekerjaan Umum Rp 1,226 triliun (APBD 2013) dan Rp 3,518 triliun (APBD 2014), serta di Dinas Kesehatan Rp 33,4 miliar. Dana itu diduga digunakan untuk 414 kegiatan. Sebagian kegiatan itu diduga fiktif. (FRO/MKN)