DPRD DKI Bikin Ahok Menanggung Beban Seorang Diri

"Jika memakai APBD tahun lalu, tentu dengan segala risikonya, DPRD tampak mendorong agar Ahok (sapaan Basuki) yang menanggung bebannya," ujar pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, kepada Kompas.com, Senin (23/3/2015).

Arie juga mengatakan, sikap DPRD DKI saat ini juga merupakan sebuah manuver politik. Hal ini dipicu atas ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI saat ini. Ahok memiliki sikap keras terhadap apa yang diinginkannya. Begitu pula DPRD DKI yang terus "ngotot" memperjuangkan apa yang mereka anggap benar.

Arie menduga, DPRD DKI menyadari bahwa kedua pihak tidak bisa lagi berdamai. Sehingga, kata dia, DPRD DKI tidak ingin lagi berdebat dengan Ahok. Alasannya, karena hal tersebut seakan tak ada guna.

Hal ini, juga diprediksi sebagai puncak kekesalan DPRD DKI kepada Ahok. Seakan lelah dengan itu semua, DPRD DKI pun mengambil langkah politik yang membuat mereka lepas dari kisruh ini. Pergub digunakan sebagai tanda penggunaan APBD tahun lalu.

"DPRD tidak mau ambil risiko. DPRD tidak mau lagi berdebat dan bernegosiasi bersama gubernur dengan bahasa sinis sebagaimana yang dilakukan," ujar Arie.

Arie pun mengatakan perselisihan antara Ahok dengan DPRD DKI akan berlangsung lama. Bisa saja, APBD akan kembali tersandera pada tahun-tahun berikutnya. "Fenomena ini memang tidak sehat karena penetapan APBD dilakukan dengan terpaksa, karena gagal membangun konsensus. Nampaknya juga akan panjang ketegangan ini," ujar Arie.

APBD gunakan pergub

Rapat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan penggunaan APBD DKI Jakarta 2015 melalui peraturan gubernur. Pihak Banggar DPRD DKI menyatakan, putusan ini tak berarti bahwa pihaknya telah menolak Rancangan APBD 2015.

"Hasil rapat tadi bahwa diserahkan kepada Gubernur. Kalau diserahkan ke gubernur, ya pergub, susun seluas-luasnya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Jumat (20/3/2015) malam.

Pantauan Kompas.com, rapat yang berlangsung selama 45 menit tersebut berakhir pukul 22.45 WIB. Banggar DPRD DKI beralasan bahwa pihaknya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menuntaskan semua pembahasan.

"Tadi sudah disampaikan oleh semua fraksi, kecuali Nasdem. Intinya, diserahkan kepada Gubernur, sudah dikomunikasikan juga ke Pak Ketua (DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi) yang berhalangan hadir," papar Taufik.