Ahok Curiga Permainan Anggaran Justru Datang dari Pejabat Eselon IV

Hal tersebut dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam rapat pemasukan e-budgeting di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015) lalu.

Basuki rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Di rapat itu, Basuki berpesan kepada SKPD untuk tidak terperdaya oleh pejabat eselon IV untuk memasukkan anggaran yang sebenarnya tidak diperlukan. Basuki mencurigai permainan anggaran justru datang dari pejabat eselon IV.

"Jangan sampai Anda-anda yang di Dinas diajari oleh Sudin. Jangan diajarin pula oleh eselon IV," kata Basuki.

Ia pun menyinggung soal kasus pengadaan UPS. Alat tersebut sebetulnya tidak terlalu diperlukan untuk digunakan di sekolah-sekolah. Karena itu, Basuki menilai adanya permainan dari pejabat eselon IV.

"Itu ups itu yang mengisi eselon IV lho kata polisi. Ada eselon IV yang enggak mau naik ke eselon III. Karena apa? Lebih basah. Eselon IV saja sudah bisa dapat miliaran rupiah kok," kata dia.

Diketahui, eselon IV adalah pejabat selevel kepala seksi. Jika mengacu pada kasus korupsi UPS, maka kepala seksi yang berperan adalah kepala seksi sarana dan prasana Suku Dinas Pendidikan Menengah.

Dalam kasus tersebut, kepala seksi sarana dan prasarana juga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan alat catu daya listrik bebas hambatan tersebut.

Basuki mengaku sudah mengetahui adanya permainan anggaran di pejabat eselon IV sejak lama. Namun, saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menahannya.

Kini, Basuki berharap dengan era baru pengelolaan angggaran dengan e-budgeting, maka tidak ada lagi pihak yang bisa "bermain". Terutama dalam hal penggelembungan (mark up) ataupun pengadaan barang-barang yang tidak dipakai.