Ketua DPRD DKI Beberkan Alasan Tak Dukung RAPBD 2015

Ada sembilan poin yang dijadikan landasan bagi DPRD untuk menolak RAPBD 2015 yang diajukan oleh Pemprov DKI.

Sembilan poin kronologi proses pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap RAPBD 2015 itu dibacakan oleh Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD, Senin (23/3/2015). [Baca: DPRD Pastikan DKI Resmi Gunakan APBD Perubahan 2014]

Berikut kronologi yang dibuat dan ditandatangani oleh lima unsur pimpinan DPRD DKI Jakarta tersebut:

1. Jumat (20/3/2015) pukul 10.00 WIB, DPRD menunggu rincian RAPBD hasil pembahasan tentang RAPBD hasil evaluasi Kemendagri. Namun, sampai saat yang ditunggu, (berkas tersebut) tidak diberikan.

2. Pukul 14.30 WIB, DPRD masih menunggu hasil evaluasi. Namun, Pemprov masih tidak datang untuk menyerahkan dokumen tersebut.

3. DPRD berinisiatif mengundang TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pada pukul 16.00 WIB. Namun, TAPD hadir tanpa membawa rincian anggaran. Kemudian, TAPD berjanji akan menyerahkan secara lengkap rincian dan dokumen pada pukul 19.00 WIB.

4. Pukul 19.00 WIB, rapat dengan TAPD tidak berlangsung karena TAPD tidak datang membawa dokumen RAPBD secara rinci.

5. TAPD datang membawa dokumen pada pukul 20.35 WIB. Namun, dokumen yang dibawa tidak lengkap dan hanya dokumen belanja langsung (dalam RAPBD 2015).

6. Rincian belanja tidak langsung dan pendapatan tidak diserahkan. Oleh karena itu, DPRD menganggap pihak eksekutif tidak serius.

7. DPRD mengadakan rapat Badan Anggaran pukul 21.30 WIB. Namun, rapat ditutup karena tidak ada dokumen untuk dibahas.

8. DPRD mengadakan rapat pimpinan pukul 22.00 WIB untuk menampung aspirasi fraksi dan komisi-komisi dengan kesimpulan:
a. Tidak bisa memutuskan karena dokumen RAPBD 2015 tidak lengkap.

b. Seluruh fraksi, kecuali Fraksi Nasdem, merekomendasikan untuk menolak RAPBD 2015 dan menyerahkan pembahasan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi pergub.

c. Rapat menyampaikan kesimpulan kepada Ketua DPRD.

9. Rapat pimpinan pada Senin (23/3/2015) pukul 10.00 WIB memutuskan RAPBD DKI Jakarta 2015 dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan pergub. 

"Saya sebagai Ketua DPRD memutuskan kita memakai pergub. Artinya, APBD 2014. Ini merupakan keputusan pada rapat pimpinan. Rapat pimpinan telah dilakukan pukul 10.00 WIB dan memutuskan RAPBD DKI Jakarta 2015 dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan pergub," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Selain membacakan putusan rapat pimpinan yang telah berlangsung, Prasetio juga menyampaikan permohonan maafnya karena telah mengatakan akan mendukung pengesahan RAPBD 2015 (penerbitan perda) saat kunjungannya ke Balai Kota, Kamis (19/3/2015).

Menurut Pras, pernyataannya itu disampaikan tanpa melalui proses pembicaraan terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD lainnya, baik para wakil ketua, para ketua komisi, maupun para ketua fraksi.

"Saya juga minta maaf pernah mengucap statement, saat bertemu Pak Gubernur, statement saya akan memperjuangkan perda, tetapi kenyataan yang terjadi setelah saya menerima laporan pimpinan fraksi dan komisi, saya memutuskan dan membacakan apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh teman-teman," ujar Pras.