Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batal Setujui RAPBD 2015, Ketua DPRD DKI Bantah Ditekan Boy Sadikin

Kompas.com - 24/03/2015, 07:19 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membantah perubahan sikapnya terkait pengesahan APBD karena adanya tekanan dari Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin. Prasetio mengatakan, keputusannya batal mendukung pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 merupakan sikap pribadinya.

Pada Kamis (19/3/2015) lalu, Prasetio sempat menyambangi Balai Kota dan menemui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Saat itu, ia menyatakan mendukung pengesahan RAPBD 2015 yang ditandai dengan diterbitkannya peraturan daerah (Perda).

"Enggak, itu murni keputusan ada di tangan saya. Pada saat kemarin hari Kamis saya mengatakan Perda karena saya belum berkomunikasi dengan teman-teman di Dewan. Nah, setelah rapat di Dewan, secara kolektif dan kolegial, saya kalah. Saya kalah suara, dan alasannya masuk akal buat saya," kata dia, di Gedung DPRD DKI, Senin (23/3/2015).

Politisi PDI Perjuangan itu membenarkan ada pertemuan Boy Sadikin dengan seluruh Ketua DPD partai se-DKI Jakarta, salah satunya Ketua DPD Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD, Mohamad Taufik, Kamis (19/3/2015) malam. Namun, menurut Prasteio, pertemuan itu tidak berkaitan dengan keputusan yang diambilnya.

"Ketua DPD (Boy) kan mungkin komunikasi dengan teman-teman lain. Tapi itu enggak ada lah urusan dengan saya. Keputusan ini (membatalkan pengesahan RAPBD) pure ada di tangan saya sebagai Ketua DPRD," kata Prasetio.

Pada Jumat (20/3/2015) malam lalu, Prasetio disebut tak menghadiri rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta karena perintah dari Boy Sadikin.

"Kan dia (Prasetio) kader PDI-P, ya harus ikut perintah ketua partainya dong," ujar anggota DPRD DKI yang enggan disebutkan namanya kepada Kompas.com, Senin pagi.

Menurut anggota DPRD itu, pada pertemuan antar-Ketua DPD itu, Taufik disebut berhasil melobi Boy agar menginstruksikan seluruh kader PDI-P di DPRD DKI untuk mendukung penggunaan kembali pagu anggaran 2014.

"Taufik lobinya langsung ke ketua partainya. Kalau dari ketua partai, Pras harus ikut (patuh)," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com